PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 23 Februari 2022
PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat

Desain Istana di Ibu Kota Anyar IKN Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi isyarat yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung Kepala Otorita IKN berlatar belakang profesional dan birokrat.

Baca Juga

Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

“Sosok yang berlatar mix antara profesional dan birokrat. Ini akan lebih baik jika memang diputuskan oleh Presiden Jokowi seperti itu,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Rabu (23/2).

Jika Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan parpol atua politisi, menurut Arsul, IKN akan dikaitkan dengan kekuatan politik tertentu yang bisa mengganggu pembangunan IKN Nusantara.

“PPP berharap nanti Kapala Otorita IKN fokusnya bekerja saja membangun IKN karena waktu yang disediakan sebelum pemindahan dimulai hanyalah singkat saja,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal terkait kepala Otorita IKN Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik.

Hal tersebut disampaikan Jokowi seusai menghadiri peresmian Kantor DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2).

“Nonparpol,” kata Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Otorita IKN Nusantara yang akan dipilihnya untuk memimpin pembangunan IKN di Kalimantan Timur. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan

#RUU IKN #IKN Nusantara #UU IKN #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Kunjungan ke Istana IKN merupakan agenda perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Otorita tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap visi besar IKN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 November 2025
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Bagikan