PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat
Desain Istana di Ibu Kota Anyar IKN Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar)
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi isyarat yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pihaknya mendukung Kepala Otorita IKN berlatar belakang profesional dan birokrat.
Baca Juga
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster
“Sosok yang berlatar mix antara profesional dan birokrat. Ini akan lebih baik jika memang diputuskan oleh Presiden Jokowi seperti itu,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Rabu (23/2).
Jika Kepala Otorita IKN berasal dari kalangan parpol atua politisi, menurut Arsul, IKN akan dikaitkan dengan kekuatan politik tertentu yang bisa mengganggu pembangunan IKN Nusantara.
“PPP berharap nanti Kapala Otorita IKN fokusnya bekerja saja membangun IKN karena waktu yang disediakan sebelum pemindahan dimulai hanyalah singkat saja,” ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal terkait kepala Otorita IKN Nusantara berasal dari kalangan nonpartai politik.
Hal tersebut disampaikan Jokowi seusai menghadiri peresmian Kantor DPP Partai Nasdem, Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2).
“Nonparpol,” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kepala Otorita IKN Nusantara yang akan dipilihnya untuk memimpin pembangunan IKN di Kalimantan Timur. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Lantik Kepala IKN Nusantara dari Nonparpol Pekan Depan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap