Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bakal Hadapi Tugas Berat Pimpin IKN Nusantara
Zulfikar Sy - Kamis, 10 Maret 2022
Calon kawasan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Doc)
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan beban berat yang bakal diemban oleh duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dalam memimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, beban berat ini terkait ekspektasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tinggi hingga pengelolaan anggaran negara yang besar.
"Semua yang dipilih Pak Jokowi punya beban berat, mengelola ekspektasi presiden yang tinggi, publik yang belum pro (setuju) hingga anggaran yang besar serta dana negara yang mestinya untuk rakyat sebagian dialihkan untuk proyek ini," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (10/3).
Baca Juga:
KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara
Anggota Komisi II DPR ini mengibaratkan proyek ini seperti kisah Roro Jonggrang.
Oleh karena itu, kata dia, IKN Nusantara membutuhkan pemimpin berkarakter kuat, terlepas apa pun latar belakangnya.
"Asal parpol atau non-parpol tidak masalah. Ini proyek besar dan berisiko. Salah pilih nakhoda, cost-nya besar," ujarnya.
Baca Juga:
Bambang Susantono dan Petinggi Sinarmas Land Jadi Pimpinan Kepala Otorita IKN
Mardani menekankan bahwa Kepala Otorita IKN Nusantara dan wakilnya yang dipilih Jokowi harus memiliki kapasitas dan integritas. Kedua hal ini akan membentuk karakter pemimpin yang kuat sehingga bisa menjalankan beban berat membangun IKN Nusantara.
"Kapasitasnya dua, yakni leadership dan manajerial. Leadership akan memudahkan kolaborasi dan arah pembangunan. Sedangkan manajerial membuat semua detail dan bisa dikontrol," pungkas Mardani.
Diketahui, Presiden Jokowi akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN pada Kamis (10/3) di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 15.00 WIB. (Pon)
Baca Juga:
Kepala Otorita IKN Nusantara akan Kelola Anggaran Lebih Dari Rp 1.000 Triliun
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya