Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tragedi di Gaza, DPR RI Desak Israel Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 November 2023
Tragedi di Gaza, DPR RI Desak Israel Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ANTARA/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Agresi yang dilakukan Israel di wilayah Gaza Palestina menuai reaksi dari penjuru dunia. Salah satu negara yang bersuara paling keras adalah Indonesia.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut tindakan itu layak disebut kejahatan kemanusiaan. Hingga Israel mesti diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

Baca Juga:

Menag Yaqut Ajak Umat Islam Salat Gaib untuk Korban Agresi Israel

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Menurut Jazuli apa yang terjadi di Gaza adalah tragedi kemanusiaan terbesar dan agresi yang dilakukan Israel sangat brutal melampaui batas-batas kemanusiaan yang beradab.

Berbagai aturan hukum humaniter internasional diabaikan Israel, semua yang tidak dibolehkan dalam perang dilakukan oleh Israel.

“Kita semua menyaksikan di depan mata dan liputan berbagai media, Israel membombardir rumah dan pemukiman warga Gaza, membom rumah sakit, tempat pengusian, bahkan terakhir membom mobil ambulance yang mengevakuasi korban,” ungkap anggota Komisi I DPR RI ini kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Senin (5/11).

Jazuli yang juga Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini meminta Komisi HAM PBB untuk segera menginvestigasi kejahatan perang Israel sejak agresi brutal pada 7 Oktober lalu.

Baca Juga:

Ribuan Warga Palestina Tewas Akibat Agresi Israel, Mahfud MD: Itu Tindakan Brutal

“Tidakkah dunia punya nurani. Akankah kita membiarakan ribuan rakyat sipil, anak-anak, ibu-ibu dan orang tua merenggang nyawa di tangan mesin perang Isral. Kami tegas meminta ini harus dihentikan segera,” tegas Jazuli.

Bahkan, lanjut Jazuli, Fraksi PKS telah mengundang pakar-pakar HAM dan kemanusiaan dunia seperti dari Italia, Indonesia, dan Malaysia dalam Seminar Internasional Fraksi PKS berbicara tentang Palestina akhir November ini.

“Mereka semua tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal ini telah berlangsung berpuluh tahun," jelas dia.

Ia berujar, Irael harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi keras atas tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina.

"Karena pakar kemanusiaan mengatakan bahwa bom-bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza lebih brutal dari bom Hiroshima dan Nagasaki karena jelas-jelas menyasar rakyat dan fasilitas sipil,” pungkas Jazuli (Knu)

Baca Juga:

Ribuan Warga Palestina Tewas Akibat Agresi Israel, Mahfud MD: Itu Tindakan Brutal

#DPR #DPR RI #PKS #Palestina #Israel
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Bagikan