Eddy Flo
MerahPutih.Com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak setuju jika kepala daerah di pilih oleh DPRD. Hal itu menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengusulkan evalusi Pilkada langsung.
"Pilkada langsung dievalusi karena dianggap menelan biaya tinggi dan membuat masyarakat terpolarisasi itu benar," kata Ganjar saat ditemui usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional dan Peringatan 30 Tahun Konvensi Anak di Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/11).
Baca Juga:
PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa
Gajar mengakui Pilkada langsung memang boros dan mahal. Bahkan ada money politik terjadi juga tidak bisa dipungkiri. Meskipun demikian, Ganjar tidak setuju jika Pilkada langsung kemudian dihapus diganti dengan sistem pemilihan tidak langsung, dimana kepala daerah dipilih oleh Legislatif.
"Pemilihan tidak langsung sudah pernah kita terapkan, lalu dievaluasi juga. Hasilnya pemilihan langsung diambil sebagai keputusan tepat. Ya ini mau dibalik lagi, kita seperti orang tidak pernah belajar dengan sejarah," kata dia.
Ganjar justru mengajak agar semua pihak mengurangi hal yang membuat ekses Pilkada langsung menjadi boros. Ia mencontohkan biaya kampanye dibatasi dan tidak ada kampanye terbuka ini salah satu cara efesiensi anggaran pilkada.
"Kampanye diusulkan ke kampus saja melalui diakusi terbuka. Kampanye di kampus dilarang padahal kampus adalah tempat yang paling kritis," papar Ganjar.
Baca Juga:
Politisi PDIP ini menambahkan soal evaluasi harusnya tidak perlu mundur lagi ke pemilihan tidak langsung, tetapi tinggal memperbaiki saja apa yang kurang saat ini.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga:
