Tim Hukum PDIP Sampaikan Tujuh Poin Laporan ke Dewas KPK

MerahPutih.Com - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan menyampaikan pelaporan atas penanganan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Koordinator Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta meyakini penanganan perkara itu cacat hukum. Wayan beserta tim menyertakan sedikitnya tujuh poin dalam pelaporan tersebut yang diduga melanggar hukum. Salah satunya, yakni soal isu penggeledahan di Kantor DPP PDIP pada Kamis (9/1) lalu.

Baca Juga:

Buntut OTT KPK, DPP PDI Perjuangan Bentuk Tim Hukum

"Kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan. Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti. Penyidikan kalo sudah ada tersangka. Jadi tahapannya yang awal dan tengah," ujar Wayan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1).

Wayan menjelaskan, pada Kamis pagi, terdapat beberapa pihak yang mengaku berasal dari KPK menyambangi Kantor DPP PDIP. Menurut dia, saat ditanyakan mengenai surat tugas, mereka hanya mengibaskan surat tersebut. Wayan lantas mempertanyakan surat tersebut dikeluarkan atas seizin Dewas KPK atau tidak.

Tim Hukum PDIP mempersoalkan hal tersebut lantaran penggeledahan dilakukan saat perkara yang menjerat bekas Caleg PDIP Harun Masiku itu masih dalam tahap penyelidikan. Wayan menambahkan, lantaran masih di tahap penyelidikan pula, maka KPK tidak dibenarkan untuk melakukan upaya paksa seperti penggeledahan.

"Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi (KPK) sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu jam 06.45 belum ada orang berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," jelas dia.

Baca Juga:

PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

Atas hal itu, Wayan meminta Dewas memeriksa pegawai tersebut. Ia juga mendorong Dewas mendalami perihal surat yang sempat ditunjukkan oleh pegawai itu.

"Ini melanggar aturan apa tidak? Kalau menurut kami, kalau betul surat penggeledahan itu berarti perlu diperdalam kenapa bisa begitu? Tapi sekali lagi penyidikan sama penyelidikan sangatlah berbeda, pada saat itu jam 6 masih penyelidikan," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Hasto Tegaskan PAW Adalah Kedaulatan Parpol Yang Legal