Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf menepis tudingan Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) terkait jawaban dan bukti yang disampaikan timnya dengan menyertakan link-link berita.
Salah satu anggota tim hukum Jokowi, Luhut M Pangaribuan menegaskan, pihaknya telah menyiapkan 15 saksi untuk menjawab tudingan tim hukum BPN dalam sidang lanjutan yang akan berlangsung, Rabu (19/6) esok.
"Dalam daftar jawaban kita nggak ada link berita, kita nggak ada link berita, dalam alat bukti nggak ada," ujar Luhut Pangaribuan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
Sebelumnya, BW menyebut kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf menyampaikan jawaban atas gugatan mereka berdasarkan link-link berita. Dia mengaku heran atas sikap tim kuasa hukum Jokowi.
"Pihak terkait selalu menggunakan argumen bahwa yang namanya bukti lain kemudian dijawab dengan Pasal 43 UU Konstitusi, adalah tidak benar kalau berkaitan dengan link berita. Tapi sebagian besar yang dikemukakan di sana, sebenarnya argumennya itu mengutip link berita. Come on, you menolak link berita, tapi you pakai link berita," ujar BW di sela-sela skorsing sidang.
Menanggapi hal itu, Luhut mengatakan, pihaknya juga menyiapkan beberapa saksi yang dipersiapkan memberikan kesaksian.
"Ahli kami hadirkan 2 (ahli). Kami akan hadirkan juga 15 saksi fakta tapi kami tunggu dulu apa yang mereka (Prabowo-Sandi) mau hadirkan saksi mereka yang seperti apa," jelas Luhut.
Pengacara senior ini menduga, bisa saja KPU menghadirkan saksi terlebih dahulu untuk menyanggah apa yang dikatakan pemohon Prabowo-Sandi.
Luhut juga sempat meminta kepada Majelis Hakim MK agar Tim Hukum Prabowo-Sandi itu menjelaskan secara tuntas maksud ancaman yang dimaksud kubu Prabowo-Sandi.
BACA JUGA: Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Anggap Bambang Widjojanto Cs Terlalu Mendramatisir Saksi
Polri Kirim Sembilan Perwira Tinggi untuk Ikut Seleksi Capim KPK
Menurutnya, jika tak dijelaskan secara tuntas terkait adanya ancaman tersebut justru terkesan seperti tuduhan bersembunyi.
"Kalau sungguh (ancaman) itu ada, apa dia bisa disampaikan ancaman yang diterima, dan apakah selain konsultasi kepada LPSK, apakah sudah sampaikan kepada Kepolisian dan seterusnya? Ini tidak baik, kalau tidak dituntaskan karena ini menjadi sifatnya insinuasi. Jadi seolah drama yang tidak memperhatikan orang-orang dalam persidangan ini," tutup Luhut M Pangaribuan.(Knu)
