Temui Suluh Kebangsaan dan Tokoh Lintas Ormas, Wiranto Bahas Aksi 22 Mei

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 Mei 2019
Temui Suluh Kebangsaan dan Tokoh Lintas Ormas, Wiranto Bahas Aksi 22 Mei

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertemu dengan Gerakan Suluh Kebangsaan, tokoh lintas ormas. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertemu dengan Gerakan Suluh Kebangsaan, tokoh lintas ormas.

Suluh Kebangsaan yang dikomandoi Mahfud MD datang bersama tokoh agama Islam Quraish Shihab, tokoh agama Kristen Romo Benny Susetyo, tokoh agama Katolik Romo Magnis Suseno, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Wiranto memaparkan pertemuan tersebut memiliki semangat yang sama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa ini.

BACA JUGA: Polri Bocorkan Honor Pembunuhan 4 Tokoh Nasional Dibayar 'Partun'

“Dari dialog yang kita lakukan kita mempunyai satu pemahamam yang sama bagaimana memahami kondisi negeri yang kita cintai ini, dan khusus untuk kita mendiskusikan aksi 21-22 Mei yang lalu, dengan semua pelibatannya semua kita bahas satu persatu,” ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (27/5).

Wiranto juga menyampaikan secara detil apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019 hingga terjadinya bentrok antara aparat keamanan dan demonstran hingga berujung pada jatuhnya korban baik dari massa maupun aparat.

“Agar beliau memahami apa yang sebenarnya terjadi apa yang sebenarnya dihadapi aparat keamanan tentu sangat jauh berbeda apa yang bergulir ke publik lewat sosial media dengan berbagai spekulasi, tuduhan-tuduhan terhadap aparat keamanan seakan sewenang-wenang, lepas kontrol tidak berprikemanusian dan sebagainya, ada hal-hal yang kita sampaikan lebih luas dan lebih dalam kepada mereka,” ujarnya.

Delegasi Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Panglima TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama delegasi Gerakan Suluh Kebangsaan yang dipimpin Mahfud MD (Foto: MP/Kanu)

Mahfud MD menyatakan situasi saat ini sangat perlu adanya sebuah gerakan bersama untuk lebih mengedepankan dialog menjunjung tinggi kebersamaan, dan menghargai kebhinekaan dalam bingkai NKRI.

BACA JUGA: Dewasa Lah, Putusan MK Final Jangan Ada Lagi Pengerahan Massa

“Ada harapan-harapan untuk pembangunan demokrasi dan penegakan hukum ke depan tapi juga adanya ancaman-ancaman yang harus diantisipasi,” tandasnya. (Knu)

#Wiranto #Mahfud MD #Tito Karnavian #Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
SMRC merilis Opinion Leaders Survey September 2026, libatkan 200 akademisi dan jurnalis untuk menilai sejumlah tokoh nasional berdasarkan indikator kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Bagikan