Telaah Kegagalan 'Jualan Baliho Jokowi' Dongkrak Elektabilitas PSI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 19 Januari 2024
Telaah Kegagalan 'Jualan Baliho Jokowi' Dongkrak Elektabilitas PSI

Presiden Joko Widodo (tengah) menghadiri HUT ke-8 PSI di Jakarta, Selasa (31/1). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep terancam tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Pasalnya, elektabilitas partai berlambang mawar hanya di angka 1,4 persen berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis Januari 2024.

Bahkan, tingkat keterpilihan PSI jauh merosot dibandingkan Desember 2023. Pada akhir tahun lalu, elektabilitas PSI berada di angka 2,4 persen, padahal Kaesang dan kawan-kawan harus mengantongi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen untuk melenggang ke Senayan.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat elektabilitas di bawah 4 persen adalah kondisi objektif dari PSI. Menurutnya, endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai besutan anak bungsu sang Presiden.

Baca Juga:

Pesan Jokowi ke PSI: Jangan jadi Follower tapi Trendsetter

Alasannya, kata Ujang, sosok Jokowi sudah lekat di ingatan masyarakat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), sehingga pemasangan gambar Jokowi pada baliho-baliho tidak berdampak positif pada perjuangan politik PSI untuk dapat mengisi kursi di parlemen.

“Dalam konteks PSI, Jokowi tidak menjual, karena Jokowi itu identik dengan PDIP. Karena bagaimanapun masyarakat publik di grass roots (akar rumput) itu, Jokowi PDIP, Jokowi masih kader PDIP, walaupun hati tindakan pikirannya sudah keluar dari PDIP,” kata Ujang saat dihubungi, Jumat (19/1).

Lebih lanjut Ujang menyampaikan masyarakat masih mengganggap Jokowi sebagai kader PDIP. Meskipun hati, pikiran, dan tindakan Jokowi sudah tidak sejalan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Memasang baliho apapun tidak dapat (mengatrol) elektabilitas PSI karena masyarakat di kelas bawah itu tahunya Jokowi masih di PDIP,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Ujang meragukan PSI dapat membalikan keadaan dengan meraih elektabilitas mininum 4 persen di sisa waktu menjelang kontestasi elektoral 2024. Sebaliknya, kata dia, masyarakat akan menuduh PSI dibantu oleh kekuasaan jika pada akhirnya elektabilitas partai besutan Kaesang tersebut naik signifikan dan lolos ke parlemen.

“Masyarakat akan menuduh yang tidak-tidak kepada PSI karena bisa saja dianggap disulap oleh kekuasaan, dibantu oleh kekuasaan, dan lain sebagainya,” ucap Ujang.

“Dari 1,4 ke 4 persen itu berat, dan itu sulit dalam konteks rebound, kecuali kalau ada intervensi kekuasaan,” imbuhnya.

Ujang menambahkan faktor lain yang membuat PSI kesulitan melaju ke gedung DPR RI adalah sosok Kaesang yang minim pengalaman di politik. Terlebih, banyak kader PSI yang mengundurkan diri, seperti Mohamad Guntur Romli, Tsamara Amany, Rian Ernest, dan Surya Tjandra.

“Kalau misalkan nanti, apa namanya, disulap angkanya besar, apa namanya, naik, ya rusuh masyarakat curiga. Ini mungkin cerminan dari kondisi objektif PSI saat ini,“ pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Gabungnya Kaesang ke PSI Dinilai Sebagai Penegasan Jokowi Dukung Prabowo

#PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - 1 jam, 29 menit lalu
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan