PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai PSI terus melakukan berbagai kritik terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Kali ini, melakukan aksi walkout saat rapat paripurna DPRD DKI untuk Laporan Banggar terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Aksi tersebut menyusul atas ketidaksetujuannya terhadap pemotongan anggaran subsidi pangan.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan itu dikarenakan masyarakat Jakarta sedang kesulitan untuk memeroleh kebutuhan-kebutuhan pangannya.

"Saya melihat APBD ini kurang saya setujui. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal," tegasnya.

Baca juga:

Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi

Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.

"Alokasi biaya anggaran kita kalau boleh itu lebih diseriuskan kepada bidang sosial kita. Kenapa? Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya," terusnya.

Tidak hanya Josephine, penolakan keras juga disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, yang menemukan fakta mengejutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran Rp 1,02 triliun pada tahun 2025, hanya dapat mengalokasikan anggaran subsidi pangan kepada 31,85 persen dari total 100 persen warga yang berhak mendapatkan manfaatnya sebelum anggarannya dipotong.

"Sehingga, bila ini dipotong lagi sekitar Rp 300 miliar, maka akan semakin berkurang pula penerimanya. Tolong ini benar-benar dipertimbangkan karena ketika kami reses, kami banyak sekali menerima aduan dan keberatan dari masyarakat yang kesulitan mengakses (pangan subsidi)," sambungnya.

Francine menduga bahwa kendala sistem yang selama ini dialami oleh warga ketika menggunakan website daring untuk menerima pangan subsidinya merupakan kesengajaan karena kemampuan Pemprov DKI Jakarta terbatas dalam menyalurkan subsidi tersebut, belum lagi dalam APBD 2026 anggaran subsidi pangan menjadi Rp 655 Miliar atau turun sebesar Rp 370 Miliar dibandingkan tahun 2025.

"Selama ini mereka kesulitan mengakses (pangan subsidi). Walaupun sudah dibuat (antrian) online, tetapi dalam waktu 5 menit saja ternyata sudah habis kuotanya. Jangan-jangan ini dipersulit karena kuotanya yang bisa diakses oleh masyarakat kurang," tutupnya. (Asp).