Tanggapi Ancaman PDIP, Wakil Anies Pastikan 2021 Tak Ada Anggaran Formula E
Wagub Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak ada anggaran untuk penyokong perhelatan Formula E di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2021. Sebab ajang mobil balap berenergi listrik tersebut tidak pakai APBD dan lebih mengandalkan sponsor.
"Anggaran Formula E kan sudah sebelumnya, dan untuk di tahun ini tidak ada anggaran untuk itu," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/10) malam.
Baca Juga:
Fraksi Lain Cuek, PDIP Mulai 'Menyerah' soal Interpelasi Formula E
Terlebih, kata Riza, untuk anggaran commitment fee penyelenggaraan Formula E sudah dibayar Rp 560 miliar pada anggaran sebelumnya kepada Formula E Operations (FOE). Ke depannya, lanjut dia, PT Jakarta Propertindo (JakPro) akan menggalang dana untuk kepentingan balap mobil Formula E dari pihak ketiga.
"Pihak swasta, dari sponsor dari publik dan dari semua," ucap mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan, fraksinya berjanji akan mencoret semua anggaran yang menjadi penyokong gelaran Formula E.
Baca Juga:
PDIP Janji Pelototi RAPBD-P DKI 2021 untuk Coret Anggaran Formula E
Dalam waktu dekat ini, keinginan fraksinya itu bakal direalisasikan pada pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2021 pada pekan dapan.
Gembong mengungkapkan, anggotanya di komisi akan menyisir setiap SKPD-SKPD yang memuat anggaran berkaitan dengan Formula E.
"Ya nanti di RAPBD perubahan 2021 nanti akan kita pelototin muncul ga," kata Gembong saat dihubungi MerahPutih.com, Kamis (14/10). (Aps).
Baca Juga:
Wagub DKI Bantah Formula E Batal Digelar Gegara Urusan Politis
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM