Tak Ingin Indonesia Malu di World Superbike, Telkom Ekspansi Backbone di Mandalika

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 November 2021
Tak Ingin Indonesia Malu di World Superbike, Telkom Ekspansi Backbone di Mandalika

Sirkuit Mandalika. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perhelatan motor internasional, World Superbike (WSBK) mulai diselenggarakan sejak Jumat (19/11/2021) hingga Minggu (21/11/2021) di Mandalika International Street Circuit. Setelah ajang ini, akan juga digelar ajang bergengsi dunia, MotoGP.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memastikan infrastruktur dan layanan dalam kondisi prima pada Event World Superbike (WSBK) Mandalika 2021.

Baca Juga:

Tiket Masih Dijual, Puncak World Superbike Mandalika Diperkirakan Ditonton 20.000 Orang

"Nama baik Indonesia yang dipertaruhkan termasuk Telkom sebagai ICT partner dalam helatan akbar ini. Telkom harus memastikan bahwa dukungan ICT dari Telkom akan menyukseskan event WSBK," ujar Komisaris Independen Telkom Abdi Negara Nurdin dalam keteranganya, Sabtu (20/11).

Ia menyampaikan, Telkom mampu dan harus menyukseskan penyelengaraan kegiatan internasional ini, sebagaimana sukses Telkom dalam berbagai ajang skala nasional maupun internasional sebelumnya. Telkom mengambil peran untuk memastikan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di arena pertandingan dan fasilitas pendukung di Mandalika.

Direktur Network & IT Solution Herlan Wijanarko mengatakan, untuk penyelenggaraan WSBK, TelkomGroup telah melakukan penguatan jaringan yang meliputi ekspansi backbone, penggelaran fiber optic baik di lokasi event maupun ekosistem pendukungnya hingga penambahan Node B Combat Telkomsel yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ICT di kawasan sebesar 7.22 Gbps.

Komisaris Independen Telkom Abdi Negara Nurdin (kiri) bersama Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko (kedua dari kiri) melakukan peninjauan infrastruktur milik Telkom di area Mandalika International Street Circuit demi memastikan kualitas layanan tetap prima selama berlangsungnya ajang WSBK 2021. ANTARA/HO-Telkom
Komisaris Independen Telkom Abdi Negara Nurdin (kiri) bersama Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko (kedua dari kiri) melakukan peninjauan infrastruktur milik Telkom di area Mandalika International Street Circuit demi memastikan kualitas layanan tetap prima selama berlangsungnya ajang WSBK 2021. ANTARA/HO-Telkom

Tak hanya penyediaan ICT, TelkomGroup mendukung digitalisasi bagi UMKM serta ekosistem yang berada di sekitar kawasan melalui penyediaan Point of Sales (PoS) bagi UMKM penyedia merchandise dan food & beverage.

"Kami juga turut serta mendukung pengelolaan homestay di sekitar kawasan Mandalika dalam bentuk penyediaan platform dan booking apps," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Ada World Superbike, Garuda Indonesia Siapkan 30 Penerbangan Setiap Hari

#Mandalika #Sirkuit Mandalika #Telkomsel #Telkom Group #BUMN #Kinerja BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Perusahaan BUMN sektor konstruksi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP), resmi ditunjuk sebagai kontraktor utama internasional dalam proyek Malolos–Clark Railway Contract Package S-01 (CP S01) di Filipina.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Indonesia
KPK Tanggapi Bahlil soal Tambang Emas Ilegal Dekat Sirkuit Mandalika, Sebut Perlu Koordinasi Lintas Kementerian
KPK menanggapi persoalan tambang emas ilegal di dekat Sirkuit Mandalika, Lombok.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
KPK Tanggapi Bahlil soal Tambang Emas Ilegal Dekat Sirkuit Mandalika, Sebut Perlu Koordinasi Lintas Kementerian
Indonesia
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Praktik tambang ilegal di kawasan strategis seperti Mandalika sangat ironis.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
DPR Desak Pengusutan Tuntas Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Bagikan