Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Industri tekstil dan garmen diyakini bakal menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil.
Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 11 Januari 2026 lalu.
"Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil. Tidak menghidupkan (perusahaan tekstil lama)," kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.
Baca juga:
Thrifting makin Digandrungi, Industri Tekstil dalam Negeri Ketar-Ketir
Ia menerangkan dari hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Guna mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar USD 6 miliar melalui BPI Danantara.
Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.
"Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar (dolar AS), bisa naik ke 40 miliar (dolar AS) dalam 10 tahun l, dan bagaimana pendalaman dari value chain daripada industri tekstil," jelasnya.
Menko mengakui saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing.
Dengan adanya pembentukan BUMN tekstil baru, maka diharapkan bjsa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.
Selain tekstil, pemerintah juga berencana memperkuat sektor elektronik, khususnya semikonduktor yang dinilai masih menjadi celah besar dalam industri nasional.
Investasi awal di sektor ini diperkirakan mencapai USD 120-250 juta dan dapat ditingkatkan hingga USD 1 miliar.
"Kita ingin menghidupkan kembali sektor semikonduktor dan Bapak Presiden mengarahkan untuk juga dilakukan investasi di sini, dan pemerintah juga menyiapkan dana untuk itu dan ini menjadi prioritas agar kita bisa defensif terhadap perang tarif yang ada sekarang," tutur dia.
Indonesia pernah memiliki BUMN di bidang tekstil PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN. Tapi secara resmi dinyatakan pailit atau bangkrut.
SN merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang pertekstilan, dan berdiri sejak 1961 silam ketika pemerintahan pada saat itu mendirikan 'Komando Proyek Sandang" atau Koprosan.
Koprosan tersebut bertujuan untuk membangun pabrik pemintalan dan pabrik pertenunan di sejumlah daerah di Indonesia, berdasarkan laman resmi perusahaannya.
Kemudian, Industri Sandang resmi didirikan pada tahun 1967 dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1967 dengan bentuk Perusahaan Negara dan berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1977, PN Industri Sandang dialihkan bentuknya Perseroan Terbatas (Persero) dan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu PT Industri Sandang I dan PT Industri Sandang II.
Tahun 1984 melalui PP No 17 tahun 1984, empat perusahaan daerah (Perusda) Sandang Jawa Tengah dimasukkan ke PT Industri Sandang II dan pada tahun 1995 manajemen PT. Industri Sandang I berada di bawah di bawah Direksi PT Industri Sandang II berdasarkan SK menteri Keuangan No 229/ KMK.016/ 1995.
Pada tahun 1997 manajemen PT Industri Sandang I dipisah dari PT Industri Sandang II berdasarkan SK Menteri Keuangan No.515/KMK.016/1997.
Pada tahun 1999, PT Industri Sandang I digabungkan ke dalam PT Industri Sandang II dan namanya diubah menjadi PT. (Persero) Industri Sandang Nusantara (ISN).
