Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19


Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin. (Foto: DPR)
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat janji untuk melakukan fungsi pengawasan anggaran penanganan COVID-19 secara optimal. Salah satunya dengan memastikan tidak ada kartel alat kesehatan yang mengatur harga di pasaran.
"Parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga," ujar Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2020.
Ia menegaskan, dirinyapun, bakal memastikan pengadaan alat-alat kesehatan yang dilakukan Pemerintah berkualitas baik dan sesuai dengan standar WHO.
"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," katanya.
Baca Juga:
Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus
Ia memastikan, apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengadaan alat kesehatan oleh Pemerintah, pihaknya akan segera mengusut hal itu.
Selain itu, lanjut Putri, Senayan bakal terus menjalankan peran pengawasan terkait penyaluran dan bantuan oleh Pemerintah agar efektif dan memastikan bantuan diberikan kepada yang membutuhkan dengan cepat, aturan ditegakkan dan meningkatkan transparansi.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID -19, dan memperketat pengawasan penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun.
Baca Juga:
Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan Terkait e-KTP Djoko Tjandra
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
