Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat janji untuk melakukan fungsi pengawasan anggaran penanganan COVID-19 secara optimal. Salah satunya dengan memastikan tidak ada kartel alat kesehatan yang mengatur harga di pasaran.
"Parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga," ujar Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2020.
Ia menegaskan, dirinyapun, bakal memastikan pengadaan alat-alat kesehatan yang dilakukan Pemerintah berkualitas baik dan sesuai dengan standar WHO.
"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," katanya.
Baca Juga:
Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus
Ia memastikan, apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengadaan alat kesehatan oleh Pemerintah, pihaknya akan segera mengusut hal itu.
Selain itu, lanjut Putri, Senayan bakal terus menjalankan peran pengawasan terkait penyaluran dan bantuan oleh Pemerintah agar efektif dan memastikan bantuan diberikan kepada yang membutuhkan dengan cepat, aturan ditegakkan dan meningkatkan transparansi.
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID -19, dan memperketat pengawasan penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun.
Baca Juga:
Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan Terkait e-KTP Djoko Tjandra
