Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2020
Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19

Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin. (Foto: DPR)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat janji untuk melakukan fungsi pengawasan anggaran penanganan COVID-19 secara optimal. Salah satunya dengan memastikan tidak ada kartel alat kesehatan yang mengatur harga di pasaran.

"Parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga," ujar Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2020.

Ia menegaskan, dirinyapun, bakal memastikan pengadaan alat-alat kesehatan yang dilakukan Pemerintah berkualitas baik dan sesuai dengan standar WHO.

"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," katanya.

Baca Juga:

Dipecat Karena Demo Keringanan UKT, Mahasiswa UNAS Diintimidasi Pihak Kampus

Ia memastikan, apabila nantinya ditemukan dugaan pelanggaran dalam pengadaan alat kesehatan oleh Pemerintah, pihaknya akan segera mengusut hal itu.

Selain itu, lanjut Putri, Senayan bakal terus menjalankan peran pengawasan terkait penyaluran dan bantuan oleh Pemerintah agar efektif dan memastikan bantuan diberikan kepada yang membutuhkan dengan cepat, aturan ditegakkan dan meningkatkan transparansi.

Alat Kesehatan
Alat Kesehatan. (Foto: setkab.go.id).

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penggunaan anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID -19, dan memperketat pengawasan penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp695,2 triliun.

Baca Juga:

Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan Terkait e-KTP Djoko Tjandra

#Puteri Anetta Komarudin #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Bagikan