DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia

MerahPutih.com - Bibit siklon tropis 93S muncul di wilayah timur Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem. Siklon ini berpotensi memunculkan bencana hidrometeorologi di wilayah terdampak.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan dini dari BMKG.

"Pendekatan scientific diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata Huda, dikutip Senin (15/12).

Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.

Baca juga:

BMKG: Siklon Bakung Ancam Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

"Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.

Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.

Huda mengingatkan, kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Huda, juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Dia juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” pungkasnya. (Pon)