Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 September 2022
Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menaparkan berdasarkan format survei semi terbuka pada Maret 2021 sampai Agustus 2022, pergerakan suara Puan tidak signifikan.

Puan hanya bergerak dari 0,5 persen menjadi 1 persen. Sementara itu, kader PDIP Ganjar Pranowo bergerak dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen. Prabowo dari 20 persen menjadi 16,7 persen dan Anies Baswedan dari 11,2 persen menjadi 14,4 persen.

Baca Juga:

Survei Voxpopuli: Pasangan Puan-Anies Unggul dalam Simulasi Capres-Cawapres

SMRC menilai dengan pergerakan tersebut, menunjukan peluang kemenangan PDI Perjuangan lebih besar jika mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden daripada Puan Maharani.

"Data kami menunjukkan bahwa jika yang dicalonkan PDI Perjuangan adalah Ganjar, harapan bagi PDI Perjuangan untuk memenangi Pilpres dan kembali memiliki presiden menjadi terbuka," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/9).

Ia menilai, dengan kondisinya seperti sekarang ini, berat bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan. Bahkan, jika Puan misalnya bersaing dengan Prabowo dan Anies, data survei menunjukkan Puan tertinggal jauh dan tidak kompetitif.

"Persaingan itu (Puan melawan Prabowo atau Anies) tidak fair karena gapnya terlalu jauh. Kalau Puan harus maju dan PDI Perjuangan memiliki target untuk menang, tantangannya akan sangat berat," ungkapnya.

Dalam simulasi tiga nama tanpa Ganjar, survei SMRC mulai Desember 2021 sampai Agustus 2022 menunjukkan pergerakan suara Puan dari 10,1 persen menjadi 7,8 persen. Sementara itu, Prabowo Subianto dari 40 persen menjadi 40,2 persen dan Anies dari 28,1 persen menjadi 27,5 persen.

"Kalau Puan dipaksakan untuk maju dengan kondisi seperti ini, harapan PDI Perjuangan untuk memiliki presiden lagi menjadi susah," jelas Saiful.

Akan tetapi, apabila PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, hasilnya kemungkinan besar PDI Perjuangan akan memenangi kontestasi Pilpres 2024.

"Jika dalam simulasi tiga tokoh itu nama Puan dikeluarkan dan Ganjar yang masuk untuk melawan Prabowo dan Anies, hasilnya suara Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5 persen pada bulan Mei 2021 menjadi 32 persen pada bulan Agustus 2022," katanya.

Sementara itu, Prabowo melemah dari 34,1 persen menjadi 30,8 persen dan Anies relatif stabil dari 23,5 persen menjadi 21,9 persen pada periode yang sama.

Dalam survei Februari sampai Maret 2021, ada 60 persen warga yang tahu Puan menyatakan suka padanya. Pada survei terakhir Agustus 2022 mengalami penurunan menjadi 44 persen.

Tingkat penerimaan terhadap Ganjar paling tinggi (83 persen pada survei Agustus 2022). Hal ini konsisten dengan tingkat elektabilitasnya yang juga tertinggi. Tingkat penerimaan Anies juga tinggi (74 persen). Dibanding Prabowo (71 persen), tingkat penerimaan Anies lebih tinggi.

Survei ini secara tatap muka mulai 5 hingga 13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1.053 atau 86 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (Pon)

Baca Juga:

Puan Harap Payung Hukum PDP Jadi Landasan Negara Atur PSE

#PDIP #Puan Maharani #Pemilu #Survei
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Bagikan