Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 September 2022
Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menaparkan berdasarkan format survei semi terbuka pada Maret 2021 sampai Agustus 2022, pergerakan suara Puan tidak signifikan.

Puan hanya bergerak dari 0,5 persen menjadi 1 persen. Sementara itu, kader PDIP Ganjar Pranowo bergerak dari 8,8 persen menjadi 25,5 persen. Prabowo dari 20 persen menjadi 16,7 persen dan Anies Baswedan dari 11,2 persen menjadi 14,4 persen.

Baca Juga:

Survei Voxpopuli: Pasangan Puan-Anies Unggul dalam Simulasi Capres-Cawapres

SMRC menilai dengan pergerakan tersebut, menunjukan peluang kemenangan PDI Perjuangan lebih besar jika mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden daripada Puan Maharani.

"Data kami menunjukkan bahwa jika yang dicalonkan PDI Perjuangan adalah Ganjar, harapan bagi PDI Perjuangan untuk memenangi Pilpres dan kembali memiliki presiden menjadi terbuka," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/9).

Ia menilai, dengan kondisinya seperti sekarang ini, berat bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan. Bahkan, jika Puan misalnya bersaing dengan Prabowo dan Anies, data survei menunjukkan Puan tertinggal jauh dan tidak kompetitif.

"Persaingan itu (Puan melawan Prabowo atau Anies) tidak fair karena gapnya terlalu jauh. Kalau Puan harus maju dan PDI Perjuangan memiliki target untuk menang, tantangannya akan sangat berat," ungkapnya.

Dalam simulasi tiga nama tanpa Ganjar, survei SMRC mulai Desember 2021 sampai Agustus 2022 menunjukkan pergerakan suara Puan dari 10,1 persen menjadi 7,8 persen. Sementara itu, Prabowo Subianto dari 40 persen menjadi 40,2 persen dan Anies dari 28,1 persen menjadi 27,5 persen.

"Kalau Puan dipaksakan untuk maju dengan kondisi seperti ini, harapan PDI Perjuangan untuk memiliki presiden lagi menjadi susah," jelas Saiful.

Akan tetapi, apabila PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Tengah, hasilnya kemungkinan besar PDI Perjuangan akan memenangi kontestasi Pilpres 2024.

"Jika dalam simulasi tiga tokoh itu nama Puan dikeluarkan dan Ganjar yang masuk untuk melawan Prabowo dan Anies, hasilnya suara Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5 persen pada bulan Mei 2021 menjadi 32 persen pada bulan Agustus 2022," katanya.

Sementara itu, Prabowo melemah dari 34,1 persen menjadi 30,8 persen dan Anies relatif stabil dari 23,5 persen menjadi 21,9 persen pada periode yang sama.

Dalam survei Februari sampai Maret 2021, ada 60 persen warga yang tahu Puan menyatakan suka padanya. Pada survei terakhir Agustus 2022 mengalami penurunan menjadi 44 persen.

Tingkat penerimaan terhadap Ganjar paling tinggi (83 persen pada survei Agustus 2022). Hal ini konsisten dengan tingkat elektabilitasnya yang juga tertinggi. Tingkat penerimaan Anies juga tinggi (74 persen). Dibanding Prabowo (71 persen), tingkat penerimaan Anies lebih tinggi.

Survei ini secara tatap muka mulai 5 hingga 13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate sebesar 1.053 atau 86 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (Pon)

Baca Juga:

Puan Harap Payung Hukum PDP Jadi Landasan Negara Atur PSE

#PDIP #Puan Maharani #Pemilu #Survei
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Bagikan