Survei NSN: Elektoral PDIP dan PSI Meroket Gegara 'Serang' Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Survei Nusantara Strategic Network (NSN) menyebut bahwa elektoral PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meningkat karena kerap mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Dampaknya, kedua parpol tersebut mendapat insentif elektoral di ibu kota," kata Direktur Program NSN, Riandi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (21/1).
Baca Juga:
Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan
Lembaga survei NSN mensurvei sebanyak 400 responden mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta dengan metode "multistage random sampling" dan pengambilan data secara tatap muka menerapkan protokol kesehatan, pada 5-15 Januari 2022. Tingkat kesalahan "margin of error" survei 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan survei NSN, elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 22 persen disusul PSI sebesar 17,5 persen. Puncak kritikan PDI Perjuangan dan PSI terhadap Anies terkait rencana pelaksanaan balap mobil listrik atau Formula E di Jakarta hingga pengajuan hak interpelasi.
Baca Juga:
Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa
Selain itu, kedua partai di DPRD DKI itu menyoroti proyek sumur resapan yang menjadi program Anies untuk mengendalikan banjir, tapi kualitas pengerjaannya dianggap tidak optimal.
Sementara itu, elektabilitas partai pada urutan ketiga, yakni Golkar sekitar 8,3 persen, Gerindra 7,3 persen, PKS 5,8 persen, Nasdem 5,5 persen, dan Demokrat 5,0 persen.
Baca Juga:
Anies Posting 'Suara Sumbang', Giring PSI Tulis 'Oktober Bakal Ada yang Tumbang'
Kemudian, ada PKB 2,5 persen, PPP 1,8 persen, Partai Ummat 1,5 persen, PAN 1,3 persen, Gelora 1,0 persen, Perindo 0,8 persen, Hanura 0,3 persen, PBB 0,3 persen, serta tidak tahu/tidak jawab sebesar 18,9 persen. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal

Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP

Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR

Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota

Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat

PSI Tolak Rencana Sistem Ganjil-Genap di Jalan TB Simatupang, Dinilai Bukan Solusi Atasi Macet
