Andika Pratama
MerahPutih.com - Mayoritas masyarakat menilai pemerintah terutama pemerintah pusat telah serius melawan korupsi. Hasil ini didapat melalui survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) bertajuk Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia
Dari 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui metode multistage random sampling, sebanyak 69 persen responden menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, sebanyak 19 persen responden menilai pemerintah tidak serius dan 12 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Ilustrasi. (MP/Alfi Rahmadhani)
"Mayoritas warga menilai pemerintah pusat serius melawan korupsi, relatif sama dengan tahun lalu," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12).
Sebanyak 63 persen responden menilai pemerintah provinsi serius melawan korupsi dan sebanyak 62 persen responden menilai pemerintah kota/kabupaten. Persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah pusat lebih tinggi ketimbang keseriusan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.
"Pemerintah pusat paling banyak dinilai serius atau sangat serius dalam melawan korupsi, baru kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota/ kabupaten," jelasnya.
Meski begitu, Burhanuddin mengatakan, sebanyak 35% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap dan sebanyak 14% responden menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat pemerintah pusat melakukan korupsi atau menerima suap.
"Hanya 4% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan pusat," ungkap Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin persepsi masyarakat soal korupsi pejabat atau pegawai pemerintahan ini semakin rendah terhadap level pemerintahan yang lingkupnya semakin kecil.
Sebanyak 24% responden menilai sebagian besar pegawai atau pejabat di pemerintah provinsi melakukan korupsi atau menerima suap dan 10% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada korupsi atau suap di pemerintahan provinsi.
"Dan hanya 6% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat di pemerintahan provinsi yang korupsi atau menerima suap," papar Burhanuddin.
Bahkan, pada level pemerintahan kelurahan atau desa, sebanyak 38% responden yang menilai tidak ada atau hampir tidak ada pegawai kelurahan/ desa yang melakukan korupsi atau menerima suap dan hanya 3% responden yang menilai semua atau hampir semua pegawai atau pejabat kelurahan/ desa yang korupsi dan menerima suap.
"Praktik korupsi dinilai lebih luas pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin dekat level pemerintahan pada warga, semakin dinilai lebih bersih dari korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dianggap sebagai praktik yang jauh dari warga dan hanya terjadi di pusat," pungkasnya. (Pon)
Baca juga: Hampir Setengah Responden LSI Anggap Jokowi Gagal Berantas Korupsi
