Survei Indikator Politik Indonesia: Kepercayaan Publik ke TNI 93 Persen, DPR 56 Persen

MerahPutih.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kementerian dan lembaga negara.

Terdapat 11 lembaga yang menjadi objek survei, yakni TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MPR, Polri, DPD, partai politik, serta DPR.

Hasilnya menunjukkan TNI menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi, sementara DPR RI berada di posisi paling rendah.

Survei dilakukan terhadap 1.220 responden pada 15–21 Januari 2026. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Dengan jumlah sampel tersebut, survei memiliki margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel diambil secara acak dan didistribusikan secara proporsional serta telah melalui proses quality control tanpa ditemukan kesalahan berarti.

Baca juga:

Survei Indikator Politik: Baru 13 Persen Publik yang Sangat Puas Kinerja Presiden Prabowo

Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen, dengan rincian 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Sementara itu, 5 persen responden menyatakan kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Kalau dari data ini, yang paling tinggi tingkat kepercayaannya itu adalah TNI. Jadi ada total 93 persen yang sangat percaya atau cukup percaya terhadap TNI,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2).

Namun, menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mengalami penurunan dibandingkan survei sebelumnya. Ia menilai penurunan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi seiring semakin luasnya peran TNI di luar urusan pertahanan.

“Mungkin perlu dievaluasi ya berkaitan dengan indikasi TNI yang perannya makin luas, bukan hanya di luar masalah pertahanan. Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,” ujarnya.

Baca juga:

Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik

Ia menambahkan, keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan berpotensi meningkatkan interaksi dengan masyarakat sekaligus risiko gesekan.

Sementara itu, lembaga presiden menempati peringkat kedua dengan tingkat kepercayaan publik 91 persen, terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 76 persen cukup percaya.

Burhanuddin menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan terhadap presiden sebagai lembaga umumnya lebih tinggi dibandingkan penilaian terhadap kinerja. Adapun approval rating Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 79,9 persen.

“Trust terhadap presiden sebagai lembaga seringkali lebih tinggi ketimbang evaluasi kinerja atau performanya,” ujarnya.

Di posisi berikutnya, Kejaksaan Agung mencatat tingkat kepercayaan sebesar 80 persen, terdiri dari 6 persen sangat percaya dan 74 persen cukup percaya.

Baca juga:

Kepuasan Publik di Awal Kepemimpinan Prabowo Lebih Tinggi Dibanding Jokowi

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) berada di angka 75 persen, diikuti pengadilan sebesar 74 persen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 72 persen, meningkat dibandingkan survei sebelumnya.

MPR memperoleh tingkat kepercayaan 67 persen, disusul DPD sebesar 65 persen. Polri juga berada di angka 65 persen, terdiri dari 5 persen sangat percaya dan 60 persen cukup percaya.

Survei tersebut juga menunjukkan partai politik dan DPR masih menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.

Partai politik mencatat tingkat kepercayaan 61 persen, sementara DPR berada di posisi terakhir dengan 56 persen.

“Yang masih belum beranjak dari ranking bawah antara partai politik dan DPR. Bukan hal baru,” kata Burhanuddin. (Asp)