ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI

ICW soroti pengadaan burung merpati senilai Rp 305 juta. Foto: Unsplash/Sunguk Kim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menganggarkan Rp 305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.

ICW menyebutkan, Indoglobal Multi Karya memenangi pengadaan tersebut.

Baca juga:

ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara

Staf Investigasi ICW, Z. Azhim Syah menilai, pemerintah menggelar pengadaan tersebut secara berlebihan di tengah kondisi anggaran negara yang mengalami efisiensi.

Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran.

kata Azhim, Kamis (20/8)

Selain itu, ICW turut menyoroti bencana besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera yang hingga kini belum tuntas.

ICW tak Temukan Pengadaan Penanganan Bencana

ICW juga menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, ICW mengaku tidak menemukan satu pun paket pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.

"Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," ujar Azhim.

Menurut Azhim, persoalan pengadaan burung merpati tersebut bukan sekadar menyangkut anggaran Rp 305 juta. Dia menilai pengadaan itu menunjukkan pemerintah belum mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.

Baca juga:

Angkat Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Menkeu Janji Anggaran Gaji Tersedia

"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata dia.

ICW meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

"Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Azhim. (Pon)

#Burung #Efisiensi Anggaran #ICW #Kemensetneg
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Pengadaan burung merpati Rp 305 juta disoroti ICW. Lalu, berapa biaya harga merpati lokal per ekornya?
Soffi Amira - Jumat, 21 Agustus 2026
Pengadaan Burung Merpati Rp 305 Juta di Istana Disorot ICW, Segini Rinciannya
Indonesia
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
ICW menyoroti pengadaan burung merpati Rp 305 juta dalam perayaan HUT ke-81 RI. Pengadaan tersebut dinilai berlebihan.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
ICW Kritik Anggaran Burung Merpati Rp 305 Juta di Perayaan HUT ke-81 RI
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
ICW membongkar adanya dugaan mark up proyek sertifikasi halal BGN. ICW pun meminta KPK menyelidiki proyek tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
ICW Bongkar Dugaan Mark Up Rp 49,5 Miliar di Proyek Sertifikasi Halal BGN
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Pajak perhotelan menempati posisi kedua hingga ketiga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Indonesia
KPK Terapkan Kerja Kombinasi BDR dan BDK, Layanan Publik Tetap Dibuka
Kombinasi kerja ini merupakan implementasi untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi energi.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
KPK Terapkan Kerja Kombinasi BDR dan BDK, Layanan Publik Tetap Dibuka
Indonesia
Gaji Menteri Mau Dipotong, Menko Airlangga: Kita Monitor Saja
Menkeu Purbaya menegaskan jika memang pemotongan gaji menteri bakal diberlakukan akan diputuskan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 April 2026
Gaji Menteri Mau Dipotong, Menko Airlangga: Kita Monitor Saja
Bagikan