Sore Ini Golkar Ajukan Nama Pengganti Azis Syamsuddin

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 September 2021
Sore Ini Golkar Ajukan Nama Pengganti Azis Syamsuddin

Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses pergantian Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar masih berlangsung, menyusul penahanan Azis Syamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar Supriansa menyatakan, pada hari ini pihaknya akan memutuskan nama kader yang akan menggantikan posisi Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

Baca Juga:

Golkar: Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

"Doakan saja semua prosesnya selesai Senin (27/9) sore, atau paling telat Selasa (28/9) sudah diajukan nama (pengganti Azis Syamsuddin) oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Supriansa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (27/9).

Supariansa memastikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mencari kader terbaik partai tersebut untuk menempati posisi Wakil Ketua DPR, dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Politikus Golkar Azis Syamduddin. (Foto: Antara)
Politikus Golkar Azis Syamduddin. (Foto: Antara)

Golkar, sebagai partai yang matang dan banyak pengalaman, akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

"Tentu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan berbagai sudut pandang yang diperhatikan Ketua Umum dalam menunjuk kader partai pengganti Azis Syamsuddin," ujar Supariansa.

Baca Juga:

Golkar Pastikan Beri Bantuan Hukum untuk Azis Syamsuddin

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ketum Airlangga Hartarto terkait nama kader pengganti Azis Syamsuddin.

Menurit Supriansa kriteria kader yang akan diusulkan menjadi Wakil Ketua DPR yakni, memiliki kemampuan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Pon)

#Kasus Korupsi #Golkar #Breaking #Azis Syamsuddin
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Dua tersangka yang baru ditahan, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, diduga bersama Fuad Hasan Masyhur melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Pengaturan Kuota Haji Khusus
Indonesia
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
KPK Tangkap Bupati Muara Enim
Indonesia
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Komisi XIII DPR mendesak audit nasional usai terbongkarnya kasus korupsi izin tinggal WNA.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA, Komisi XIII DPR Minta Audit Nasional Imigrasi
Indonesia
BMKG Catat Tsunami Gelombang Pertama Gempa M 7,7 di 3 Lokasi, Tingginya Belasan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi gelombang tsunami pertama pascagempa tektonik magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi, Senin (8/6) pagi, telah tiba.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Juni 2026
BMKG Catat Tsunami Gelombang Pertama Gempa M 7,7 di 3 Lokasi, Tingginya Belasan
Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Bagikan