Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Tim penyelam TNI AL saat pembongkaran pagar laut di Tangerang. (MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya masih menyelidiki pemilik pagar laut di Tangerang, Banten.
"Hingga hari ini, kami masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut Trenggono, proses identifikasi pelaku tidak mudah. Dia menyebut masih memerlukan waktu untuk mengungkap pemilik pagar laut yang telah menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tersebut.
"Tuntutan masyarakat jelas, ingin mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut, tapi tidak mudah. Kami sudah mendapat beberapa petunjuk, namun tetap harus memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya," ujarnya.
Baca juga:
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Trenggono menyampaikan, pengawasan menjadi tantangan besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena keterbatasan alat dan teknologi.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan untuk memiliki sistem digital surveilans, tapi hingga kini belum terealisasi," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, masalah ini tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang KKP. Pengawasan di ruang laut, kata Trenggono, juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
"Kami sudah sering berkoordinasi dan saling memahami bahwa izin atau penerbitan apapun terkait ruang laut tidak boleh dilakukan sembarangan. Namun, pelanggaran tetap terjadi," ungkapnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut