Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Tim penyelam TNI AL saat pembongkaran pagar laut di Tangerang. (MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya masih menyelidiki pemilik pagar laut di Tangerang, Banten.
"Hingga hari ini, kami masih dalam proses penyidikan," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Menurut Trenggono, proses identifikasi pelaku tidak mudah. Dia menyebut masih memerlukan waktu untuk mengungkap pemilik pagar laut yang telah menimbulkan keresahan di kalangan nelayan tersebut.
"Tuntutan masyarakat jelas, ingin mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut, tapi tidak mudah. Kami sudah mendapat beberapa petunjuk, namun tetap harus memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya," ujarnya.
Baca juga:
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Trenggono menyampaikan, pengawasan menjadi tantangan besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena keterbatasan alat dan teknologi.
"Kami sebenarnya sudah mengajukan untuk memiliki sistem digital surveilans, tapi hingga kini belum terealisasi," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, masalah ini tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang KKP. Pengawasan di ruang laut, kata Trenggono, juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
"Kami sudah sering berkoordinasi dan saling memahami bahwa izin atau penerbitan apapun terkait ruang laut tidak boleh dilakukan sembarangan. Namun, pelanggaran tetap terjadi," ungkapnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pagar Laut Tengerang
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera