Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mencapai swasembada beras nasional pada 2025. Ia menilai capaian tersebut sebagai langkah positif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras dan bahkan mengalami surplus produksi, Rina mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijaga secara berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas produksi dan kesejahteraan petani di tingkat akar rumput tetap menjadi kunci utama.
“Capaian ini tentu patut diapresiasi. Indonesia tidak melakukan impor pada 2025. Namun, ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dalam satu tahun. Kita harus memastikan produksi ini stabil menghadapi tantangan krisis iklim dan serangan hama di masa depan,” ujar Rina dalam keterangannya, Selasa (13/1).
Baca juga:
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Berdasarkan data terkini, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di angka 31,19 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,5 juta ton yang dinilai menjadi modal kuat bagi ketahanan pangan nasional.
Namun demikian, Rina menegaskan bahwa tingginya angka produksi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyoroti pentingnya stabilisasi harga gabah di tingkat petani serta optimalisasi penyerapan hasil panen agar distribusi beras dapat merata di seluruh wilayah.
Terkait wacana ekspor beras seiring adanya surplus produksi, legislator asal Jawa Barat ini meminta pemerintah bersikap hati-hati. Ia menekankan agar cadangan pangan nasional benar-benar dalam kondisi aman sebelum keputusan ekspor diambil.
“Jika ekspor dilakukan, pastikan petani mendapatkan harga yang lebih baik dan menguntungkan, bukan hanya pedagang. Jangan sampai semangat ekspor justru mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan dalam negeri,” tegasnya.
Baca juga:
Selain itu, dalam kunjungan ke daerah pemilihan, Rina mencatat sejumlah persoalan infrastruktur pertanian yang perlu segera dibenahi, terutama pembangunan jalan usaha tani untuk menekan biaya operasional petani. Ia juga mengkritisi distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan karakteristik lahan di masing-masing daerah.
“Indonesia sangat beragam. Lahan di Jawa Barat berbeda dengan wilayah lain, sehingga jenis alsintan tidak bisa disamaratakan. Pendekatannya tidak boleh satu model untuk semua wilayah,” jelas Rina.
Lebih lanjut, Rina memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal anggaran sektor pertanian agar fokus pada hasil nyata. Ia mendorong agar program pemerintah memberikan dampak langsung bagi petani, mulai dari harga gabah yang layak hingga penyerapan hasil panen oleh Bulog yang dilakukan secara tepat waktu. (Pon)
