Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mengapresiasi langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Usman, penindakan tersebut sangat krusial untuk melindungi petani lokal dari ancaman anjloknya harga akibat masuknya komoditas ilegal ke pasar domestik.

“Pembongkaran penyelundupan bawang bombay ini patut diapresiasi. Negara harus hadir melindungi petani. Jika bawang bombay ilegal dibiarkan masuk, petani kita yang akan paling dirugikan karena kalah harga di pasar,” ujar Usman, Senin (12/1).

Sebagaimana diketahui, Kementan menyita 133,5 ton bawang bombay ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi dan tidak melalui proses karantina sebagaimana diwajibkan dalam regulasi nasional. Kondisi ini dinilai dapat semakin menekan petani bawang lokal yang tengah berjuang menghadapi tingginya biaya produksi serta cuaca ekstrem.

Baca juga:

Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026

Usman mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan di balik penyelundupan tersebut, termasuk mengejar aktor utama atau dalang yang terlibat. Ia menegaskan bahwa praktik penyelundupan pangan merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional.

“Penyelundupan ini tidak boleh dianggap remeh. Saya mendukung Kementan membongkar sindikat ini sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi pintu masuk bagi penyelundupan komoditas pangan lainnya,” tegasnya.

Selain dampak ekonomi, Usman juga menyoroti risiko kesehatan dan keamanan hayati. Produk pangan ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina berpotensi membawa penyakit, hama, atau bakteri berbahaya yang dapat merusak ekosistem pertanian nasional serta membahayakan konsumen.

“Kita tidak pernah tahu asal-usul dan keamanan bawang ilegal tersebut. Ini berbahaya bagi pertanian dan kesehatan masyarakat. Keamanan pangan harus menjadi prioritas negara,” tambahnya.

Baca juga:

Begini Proyeksi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan

Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mendorong pemerintah untuk terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk impor serta memastikan tata niaga dan distribusi pangan berjalan secara transparan dan adil.

Ia berharap pasar domestik dapat memberikan ruang yang sehat bagi produk lokal, sehingga petani bawang dalam negeri mampu memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan.

“Para petani bawang harus untung dan sejahtera. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang merusak pasar dan mematikan usaha petani kecil,” pungkas Usman. (Pon)

#Impor Ilegal #Kementan #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino
Optimisme tersebut tecermin dari kondisi neraca komoditas pangan strategis per Juni, terutama beras.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino
Indonesia
Kemarau 2026: Pemerintah Genjot Teknologi Hemat Air dan Pola Tanam Efisien Jaga Target Swasembada
Pemerintah siapkan teknologi hemat air, percepatan tanam, dan 57 ribu pompa untuk menghadapi kemarau 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Kemarau 2026: Pemerintah Genjot Teknologi Hemat Air dan Pola Tanam Efisien Jaga Target Swasembada
Indonesia
Kondisi Terkini Dampak Gempa Magnitudo 6,7 di Palu, Warga Mengungsi Mandiri Dengan Tenda Terpal
Terdeteksi aktivitas gempa bumi susulan sebanyak 118 kali dengan tren magnitudo yang terus mengecil
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Kondisi Terkini Dampak Gempa Magnitudo 6,7 di Palu, Warga Mengungsi Mandiri Dengan Tenda Terpal
Indonesia
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
Indonesia
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Anggota Komisi IV DPR meminta BGN mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program MBG untuk membantu peternak dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Indonesia
Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Mentan Amran memerintahkan perusahaan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
 Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembangunan cold storage dalam program Kampung Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut mafia pangan yang diduga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan mengganggu distribusi pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Indonesia
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
DPR meminta pengawasan ketat terhadap hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebab, penyakit PMK mulai mengintai.
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
Bagikan