Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal

Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mengapresiasi langkah tegas Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Usman, penindakan tersebut sangat krusial untuk melindungi petani lokal dari ancaman anjloknya harga akibat masuknya komoditas ilegal ke pasar domestik.

“Pembongkaran penyelundupan bawang bombay ini patut diapresiasi. Negara harus hadir melindungi petani. Jika bawang bombay ilegal dibiarkan masuk, petani kita yang akan paling dirugikan karena kalah harga di pasar,” ujar Usman, Senin (12/1).

Sebagaimana diketahui, Kementan menyita 133,5 ton bawang bombay ilegal yang masuk tanpa dokumen resmi dan tidak melalui proses karantina sebagaimana diwajibkan dalam regulasi nasional. Kondisi ini dinilai dapat semakin menekan petani bawang lokal yang tengah berjuang menghadapi tingginya biaya produksi serta cuaca ekstrem.

Baca juga:

Prabowo Tegaskan Tak Boleh Sepeser pun Uang Rakyat Dicuri, Perintahkan Kejagung 'Sikat' 5 Juta Hektare Sawit Ilegal di 2026

Usman mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan di balik penyelundupan tersebut, termasuk mengejar aktor utama atau dalang yang terlibat. Ia menegaskan bahwa praktik penyelundupan pangan merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional.

“Penyelundupan ini tidak boleh dianggap remeh. Saya mendukung Kementan membongkar sindikat ini sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi pintu masuk bagi penyelundupan komoditas pangan lainnya,” tegasnya.

Selain dampak ekonomi, Usman juga menyoroti risiko kesehatan dan keamanan hayati. Produk pangan ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina berpotensi membawa penyakit, hama, atau bakteri berbahaya yang dapat merusak ekosistem pertanian nasional serta membahayakan konsumen.

“Kita tidak pernah tahu asal-usul dan keamanan bawang ilegal tersebut. Ini berbahaya bagi pertanian dan kesehatan masyarakat. Keamanan pangan harus menjadi prioritas negara,” tambahnya.

Baca juga:

Begini Proyeksi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan

Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mendorong pemerintah untuk terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk impor serta memastikan tata niaga dan distribusi pangan berjalan secara transparan dan adil.

Ia berharap pasar domestik dapat memberikan ruang yang sehat bagi produk lokal, sehingga petani bawang dalam negeri mampu memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan.

“Para petani bawang harus untung dan sejahtera. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang merusak pasar dan mematikan usaha petani kecil,” pungkas Usman. (Pon)

#Impor Ilegal #Kementan #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Jagung Pakan Naik Tajam, Mentan Amran Percepat Penyaluran Jagung Subsidi
Bagi peternak, respons cepat tersebut menjadi penting karena persoalan pakan berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Harga Jagung Pakan Naik Tajam, Mentan Amran Percepat Penyaluran Jagung Subsidi
Indonesia
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Indonesia
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Indonesia
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Pasar Induk Beras Cipinang Diduga Lakukan Pengoplosan Ribuan Ton Beras SPHP Jadi Beras Premium
Indonesia
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Penyidik saat ini masih mendalami apakah beras SPHP tersebut dicampur dengan beras lain atau langsung dikemas ulang sebelum dipasarkan sebagai beras premium.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Mentan Temukan Beras SPHP Disulap Jadi Beras Premium di Jakarta
Indonesia
Butuh Jagung 1,8 Juta Ton Per Tahun, Amran Bangun Sistem Terpadu Peternakan Hulu Hingga Hilir
pemerintah juga mengendalikan harga bungkil kedelai melalui ID FOOD dengan menetapkan harga Rp 8.630 per kilogram agar biaya pakan peternak tetap terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Butuh Jagung 1,8 Juta Ton Per Tahun, Amran Bangun Sistem Terpadu Peternakan Hulu Hingga Hilir
Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Polda Metro Buru Pelaku di Balik Peredaran Kacang Tanah yang Diduga Ilegal
Penyelidikan dilakukan terhadap seluruh rangkaian aktivitas barang tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Polda Metro Buru Pelaku di Balik Peredaran Kacang Tanah yang Diduga Ilegal
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Bagikan