Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Kemenhut duga ada aktivitas ilegal yang bikin hutan rusak. Foto: Dok. Kementerian Kehutanan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera melakukan rehabilitasi menyeluruh kawasan Hutan Bukit Barisan.

Desakan tersebut menyusul menyusutnya tutupan hutan di Sumatera Barat yang dinilai meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

Rina menyampaikan hal itu merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan bahwa banjir di Sumatera Barat tidak hanya dipicu hujan ekstrem, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya tutupan hutan serta kondisi geomorfologi wilayah.

"Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti secara konkret. Ini menjadi alarm serius bagi kondisi hutan di Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan harus segera melakukan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Ia menjelaskan, Pegunungan Bukit Barisan merupakan kawasan penyangga ekologis utama Pulau Sumatera. Namun, alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi hutan dan menurunkan kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air serta menahan curah hujan tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tutupan hutan di Sumatera Barat saat ini diperkirakan berada di bawah 30 persen.

Sementara itu, dari 16 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak, tutupan hutan rata-rata hanya sekitar 38 persen. Kondisi tersebut dinilai memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah dengan lereng curam yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

“Ketika fungsi ekologis hutan melemah, dampaknya sangat nyata. Banjir dan longsor menimbulkan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta berdampak pada fasilitas pendidikan dan keagamaan,” katanya.

Baca juga:

Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan

Rina juga mengungkapkan, rehabilitasi Hutan Bukit Barisan penting tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Ia mendorong agar rehabilitasi dilakukan melalui reboisasi berbasis DAS, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, upaya tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi habitat berbagai spesies endemik di kawasan Bukit Barisan.

"Kami berharap pemerintah menjadikan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan sebagai prioritas nasional demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Sumatera,” pungkasnya. (Pon)

#Hutan #Sumatera Barat #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Anggota Komisi IV DPR meminta BGN mengoptimalkan penyerapan telur lokal melalui program MBG untuk membantu peternak dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Harga Telur Anjlok, DPR Desak BGN Serap Telur Peternak untuk Program MBG
Berita Foto
Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Didik Setiawan - Senin, 25 Mei 2026
Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Indonesia
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Anggota Komisi IV DPR RI mendukung pembangunan cold storage dalam program Kampung Nelayan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pembangunan Cold Storage Kampung Nelayan Dinilai Bisa Putus Ketergantungan Nelayan pada Tengkulak
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut mafia pangan yang diduga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan mengganggu distribusi pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Indonesia
Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Kecelakaan, Sopir tak Bisa Kendalikan Mobil di Jalur Menikung
Mobil dinas yang ditumpangi orang nomor dua di Sumbar itu diduga mengalami kecelakaan tunggal saat melintasi jalur yang menikung.
Dwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Kecelakaan, Sopir tak Bisa Kendalikan Mobil di Jalur Menikung
Indonesia
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap Indonesia berhasil menekan karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir saat forum PBB di New York.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
Indonesia Turunkan Karhutla 86 Persen, Menhut RI Dorong Pengakuan Hutan Adat di Forum PBB
Indonesia
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
DPR meminta pengawasan ketat terhadap hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Sebab, penyakit PMK mulai mengintai.
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
Jelang Idul Adha 2026, DPR Minta Pengawasan Ketat Hewan Kurban untuk Cegah PMK
Indonesia
Deforestasi Tahun 2025 Menggila, DPR RI Ingatkan Kemenhut Jangan Main Mata dengan Perusak
Jaelani menilai kejadian di Sumatera merupakan harga mahal yang harus dibayar akibat kelalaian menjaga ekosistem
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Deforestasi Tahun 2025 Menggila, DPR RI Ingatkan Kemenhut Jangan Main Mata dengan Perusak
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Pemerintah Antisipasi Kemarau Ekstrem, Ancaman Gagal Panen Mengintai
Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemarau ekstrem. Ancaman gagal panen pun mulai meningkat.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Komisi IV DPR Desak Pemerintah Antisipasi Kemarau Ekstrem, Ancaman Gagal Panen Mengintai
Bagikan