Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan

Kemenhut duga ada aktivitas ilegal yang bikin hutan rusak. Foto: Dok. Kementerian Kehutanan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mendesak pemerintah segera melakukan rehabilitasi menyeluruh kawasan Hutan Bukit Barisan.

Desakan tersebut menyusul menyusutnya tutupan hutan di Sumatera Barat yang dinilai meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

Rina menyampaikan hal itu merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang menegaskan bahwa banjir di Sumatera Barat tidak hanya dipicu hujan ekstrem, tetapi juga dipengaruhi oleh menurunnya tutupan hutan serta kondisi geomorfologi wilayah.

"Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti secara konkret. Ini menjadi alarm serius bagi kondisi hutan di Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan harus segera melakukan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga:

Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan

Ia menjelaskan, Pegunungan Bukit Barisan merupakan kawasan penyangga ekologis utama Pulau Sumatera. Namun, alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi hutan dan menurunkan kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap air serta menahan curah hujan tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tutupan hutan di Sumatera Barat saat ini diperkirakan berada di bawah 30 persen.

Sementara itu, dari 16 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak, tutupan hutan rata-rata hanya sekitar 38 persen. Kondisi tersebut dinilai memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah dengan lereng curam yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.

“Ketika fungsi ekologis hutan melemah, dampaknya sangat nyata. Banjir dan longsor menimbulkan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta berdampak pada fasilitas pendidikan dan keagamaan,” katanya.

Baca juga:

Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan

Rina juga mengungkapkan, rehabilitasi Hutan Bukit Barisan penting tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Ia mendorong agar rehabilitasi dilakukan melalui reboisasi berbasis DAS, pengendalian alih fungsi lahan, serta pelibatan masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, upaya tersebut juga dinilai penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi habitat berbagai spesies endemik di kawasan Bukit Barisan.

"Kami berharap pemerintah menjadikan rehabilitasi Hutan Bukit Barisan sebagai prioritas nasional demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat Sumatera,” pungkasnya. (Pon)

#Hutan #Sumatera Barat #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Hunian Sementara di Sumatera Barat Difokuskan di 4 Lokasi, Berikut Daftarnya
Pantauan di lapangan memperlihatkan pekerjaan pembangunan huntara di beberapa titik berjalan dalam berbagai tahapan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Pembangunan Hunian Sementara di Sumatera Barat Difokuskan di 4 Lokasi, Berikut Daftarnya
Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Indonesia
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Prioritas, Prabowo Gelar Ratas di Sela Lawatan ke London
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dari London untuk membahas kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk sejak 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Penertiban Kawasan Hutan Jadi Prioritas, Prabowo Gelar Ratas di Sela Lawatan ke London
Lifestyle
“Hati Bertali”, Lagu Bumiy yang Merangkul Duka dan Harapan di Tengah Bencana
Musisi asal Sumatera Barat, Miya Maharani yang dikenal dengan nama panggung Bumiy, merilis lagu berjudul “Hati Bertali”, sebagai ruang perenungan sekaligus penguat perasaan bagi mereka yang mengalami perpisahan
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
“Hati Bertali”, Lagu Bumiy yang Merangkul Duka dan Harapan di Tengah Bencana
Indonesia
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Selain pembayaran yang telah diterima, Satgas PKH mencatat masih terdapat potensi penerimaan denda dari sektor perkebunan sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Januari 2026
Satgas PKH Kantongi Rp 5,27 Triliun Dari Denda 48 Perusahaan di Kawasan Hutan
Indonesia
Satgas PKH Tindak 23 Subjek Hukum Pemicu Bencana Sumatera
Satgas PKH telah memasang pelang penertiban di 11 titik kawasan hutan yang diduga bermasalah.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Satgas PKH Tindak 23 Subjek Hukum Pemicu Bencana Sumatera
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia
Melahirkan Sendiri dalam Hutan Maluku, Berahi Tega Habisi Nyawa Bayinya
Pelaku berjalan masuk ke hutan Wairia setelah merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Proses persalinan dilakukan sendirian hingga bayi lahir.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Melahirkan Sendiri dalam Hutan Maluku, Berahi Tega Habisi Nyawa Bayinya
Indonesia
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Anggota DPR Rina Saadah mengapresiasi swasembada beras 2025 dengan surplus 3,5 juta ton. DPR minta produksi berkelanjutan dan petani tetap sejahtera.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Bagikan