Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), sebelum Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu," kata Trenggono

Anggota Komisi IV DPR Hasan Saleh sebut proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan.

Menteri KP Trenggono sebut itu merupakan ranah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Proses identifikasi pemilik pagar laut Tangerang memerlukan waktu.

Komisi IV DPR RI bakal menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1) hari ini.

Pemasangan pagar laut di perairan Tangerang ini juga menjadi bahan koreksi KKP

Sakti Wahyu Trenggono memastikan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan pagar laut.

Bambu-bambu pagar laut yang dibongkar akan dijadikan bahan bukti penyelidikan.

Menteri KKP juga menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare yang termasuk ilegal

Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL menuai polemik.

Pemeriksaan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Trenggono di luar dari kebiasaan KPK.