Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang
Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ogah bicara soal adanya serfitikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang, Banten.
Menurut Trenggono, hal itu merupakan ranah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Saya pasti tidak bisa menjawab, tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau," kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Baca juga:
Waktunya BPN Bersih-Bersih, Pecat dan Penjarakan Oknum Penerbit HGB Pagar Laut
Trenggono menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya bertugas untuk mengawasi laut secara keseluruhan.
"Kalau saya menjawab asal-asal salah itu, karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut mulai dari pesisir sampai ke tengah," ujarnya.
“Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin atau di pulau-pulau sekalipun ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan,” sambung Trenggono.
Baca juga:
Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan
Lebih lanjut dia menambahkan, pihaknya juga hanya bisa memberikan denda administratif apabila terdapat pelanggaran tersebut.
“Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pingsan Saat Pelepasan Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500, Presiden Prabowo Hubungi Menteri Trenggono
Menteri KKP Trenggono Pingsan saat Pimpin Upacara Persemayaman Korban Pesawat ATR 42-500
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pagar Laut Tengerang
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan