Ungkap 196 Kasus SHM Ilegal Perairan, Menteri Trenggono Merasa Laut Masih Dipunggungin


Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono (kiri). Foto: MP/Didik Setiawan
MerahPutih.com - Kasus dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) ilegal ternyata tidak hanya terjadi di kawasan pemagaran perairan laut Tangerang. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan saat ini ada 196 kasus serupa di seluruh Indonesia.
"Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu," kata Trenggono, seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1).
Oleh karena itu, Trenggono bersyukur saat ini masyarakat banyak yang peduli dengan isu-isu perairan. Dia merasa selama ini pengelolaan ruang laut kerap diabaikan, meskipun banyak kasus serupa yang telah ditemukan di berbagai wilayah.
Baca juga:
Dana Pembongkaran Pagar Laut Dari Patungan, Trenggono Rahasiakan Pemberi
"Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya adalah sekarang (banyak masyarakat yang) peduli kepada laut. Selama ini terus terang kita berjuang, tapi laut kan seperti dipunggungin ya, ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya," tuturnya, dikutip Antara
Trenggono menambahkan, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangan kementerian tersebut. Dia mencontohkan kasus serupa sudah ditemukan di Tangerang, Bekasi, Batam, Sidoarjo, Surabaya, hingga Sumenep.
Baca juga:
Petugas BPN yang Sahkan SHGB dan SHM ‘Pagar Laut’ akan Diberikan Sanksi
"Di Bekasi kemarin juga kejadian, kalau di Bekasi itu mudah karena ada PT-nya, jadi langsung dapat perusahaannya siapa dan selanjutnya kesalahannya dimana. Di Batam kita juga sering melakukan, lalu kemudian sekarang ada juga di Sidoarjo dan di Surabaya. kita sedang lakukan investigasi juga ke sana," tandas orang nomor satu di KKP itu. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut

Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin

Indonesia Setop Impor Garam 2027, Itu Janji Menteri KKP ke Prabowo

PKS Kritik Aparat Soal Bebasnya Kades Kohod dalam Kasus Pagar Laut Merugikan Negara Rp 48 Miliar

Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral

Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

KKP Janji Lanjutkan Pembongkaran Pagar Laut, Terhenti Karena Ramadan

Komisi IV DPR Soroti Pembangunan Pagar Laut Tangerang, KKP Diminta Lakukan Audit

Kasus Pagar Laut di Bekasi Lanjut ke Penyidikan, Polisi Sudah Kantongi Suspek Tersangka
