Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang

Pembongkaran Pagar Laut Tangerang. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang, Banten, menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Hasan Saleh, dengan tegas menyebut proyek itu sebagai pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang.

"Pembangunan ini jelas bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,” ujar Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Baca juga:

Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian

Menurut Hasan, proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan. Dia mengurai kerugian ekonomi yang ditimbulkan pagar laut.

Dijelaskannya, angka kerugian mencapai Rp Rp 116,91 miliar per tahun, yang terdiri dari penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp 93,32 miliar, peningkatan biaya operasional Rp 18,60 miliar, dan kerusakan ekosistem laut Rp 5 miliar.

“Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terganggu aksesnya akibat pagar laut ini,” ungkapnya.

Baca juga:

Soal Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan

Dia menyoroti nelayan Desa Pakuhaji di Banten yang kini harus menempuh 2–3 jam lebih lama untuk mencapai wilayah tangkap baru yang lebih jauh, berisiko, dan mahal.

Dalam rapat tersebut, Hasan juga melontarkan lima rekomendasi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pertama, penegakan hukum tegas dan transparan atas pelanggaran yang terjadi. Kedua, pengawasan dan pengelolaan terpadu melalui koordinasi antar-lembaga. Ketiga, identifikasi aktor di balik pemasangan pagar laut untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang muncul.

Kemudian yang keempat, penggunaan teknologi pemantauan seperti drone atau satelit untuk mengawasi pelanggaran di wilayah pesisir, terakhir pendekatan partisipatif dengan masyarakat, melibatkan nelayan dan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pengawasan laut.

Baca juga:

Menteri Trenggono Ogah Bicara soal Sertifikat HGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang

Lebih lanjut Hasan mendesak pemerintah bertindak cepat sebelum dampaknya semakin meluas. Pemerintah juga diminta segera mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan ekosistem laut sekaligus mengembalikan hak-hak nelayan.

“Pagar laut ini bukan sekadar penghalang fisik, tetapi simbol dari kegagalan pengelolaan wilayah pesisir yang berkeadilan,” pungkasnya. (Pon)

#Pagar Laut Tangerang #Komisi IV DPR #Sakti Wahyu Trenggono #Menteri Kelautan Dan Perikanan #KKP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Indonesia
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
KKP memastikan pembangunan tanggul beton itu sudah memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Bagikan