Raker Menteri KKP Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR bahas Efisiensi Anggaran
Merahputih.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), sebelum Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Rapat kerjaMenteri Kelautan dan Perikanan (KP) Menteri Sakti Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR RI membahas Efisiensi Anggaran (Blokir) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi usulan kepada Komisi IV DPR RI untuk membuka kembali anggaran yang sebelumnya masih terblokir karena kebijakan efisiensi. Usulan pembukaan blokir anggaran itu disebut untuk mendukung program KKP dalam sektor swasembada pangan hingga penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Pagu efektif anggaranKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,84 triliun. Namun karena terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat