Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 Mei 2020
 Soal New Normal, DPR Kecewa Pemerintah Tak Maksimal Tangani COVID-19

Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tak kunjung tegas dalam menangani penyebaran COVID-19 di tanah air.

Hal tersebut disampaikan oleh Najib menanggapi penerapan kebijakan 'New Normal' hingga relaksasi PSBB dan ditengah belum menurunnya curva kasus positif COVID-19.

Baca Juga:

LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB

"Saya sangat menyayangkan banyak pendapat dan saran para pakar kesehatan tidak dijalankan dengan maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat proses penanggulangan wabah," kata Najib dalam keterangannya Senin, (18/5).

Politisi PAN Ahmad Najib kecewa pemerintah tak serius tangani Covid-19
Ahmad Najib kecewa pemerintah tak serius tangani Covid-19 (Foto: antaranews)

"Penting bagi kita pemerintah untuk menyampaikan sesuatu dengan terbuka dan jujur," sambung Najib.

Najib mengaku khawatir, segala upaya dan pengorbanan yang rakyat telah berikan selama melakukan larinya kemudian akan menjadi sia sia kalau tidak diikuti oleh kebijakan yang tegas dalam menangani wabah COVID-19 ini.

"Meskipun semua faham penanganan ekonomi itu sama pentingnya tetapi kita juga mesti memilih dan memiliki prioritas," ungkapnya.

Meski demikian, Legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini menilai, bahwa banyak sekali tekanan baik soal ekonomi kepada pemerintah dan Presiden Jokowi.

"Kami faham itu, namun kemudian presiden perlu ambil sikap tegas terukur dalam menempatkan prioritas. kami akan bersama mendukung sepenuhnya apabila kemudian menempatkan skala prioritas dengan benar," tutup Najib.

Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengajak warga Indonesia beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Fase ini dikenal dengan 'New Normal', yakni kehidupan baru yang mengadaptasi situasi pasca-pandemi.

Baca Juga:

Anies Minta Jangan Mudik Lokal, Silahtuhrahmi Lebaran Lewat Online

Pemerintah sendiri sudah menerapkan kebijakannya untuk mendorong 'New Normal' lewat imbauan beraktivitas kembali bagi masyarakat berusia di bawah 45 tahun. Kemudian menggulirkan wacana relaksasi PSBB.

New Normal sendiri, akan tetap diterapkan meski nantinya kasus COVID-19 sudah mereda, setiap orang di seluruh dunia tetap harus waspada dengan menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan membersihkan diri.(Pon)

Baca Juga:

Polda Metro Jelaskan Alasan Tak Boleh Bepergian Saat Silaturahmi Idulfitri

#Anggota DPR #Partai Amanat Nasional #COVID-19 #Pembatasan Sosial Berskala Besar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Aboe Bakar Al-Habsyi meminta maaf usai dipanggil MKD DPR terkait pernyataannya soal ulama dan pesantren Madura yang menuai polemik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
Diperiksa MKD, Aboe Bakar Minta Maaf soal Pernyataan Ulama dan Ponpes Madura
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Dampak bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah, tetapi juga membuat sebagian warga kehilangan tanah dan sumber penghidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
Legislator PKB Dorong Percepatan Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Bencana Aceh-Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bagikan