SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 22 November 2021
SMAN 96 Jakarta Roboh, DPRD Temukan Besi Penyangga Ukuran Kecil

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - SMAN 96 Jakarta yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat roboh ketika sedang direnovasi secara total, Rabu (17/11). Empat orang pekerja mengalami luka-luka.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyampaikan, proyek renovasi SMA Negeri 96 harus dibangun ulang. Sebab, spesifikasi bahan yang digunakan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan Pemprov DKI.

Maka dari itu, BUMN Adhi Karya persero dan PT Penta Rekayasa yang menjadi kontraktor rehabilitasi SMAN 96 itu harus bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pemprov DKI Minta Kontraktor SMAN 96 Bertanggung Jawab

"Jadi saya sampaikan kontraktor harus ganti rugi sesuai spek yang diajukan," ucap Ima Mahdiah di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Ima mengaku kaget dengan kondisi SMAN 96 yang roboh, di mana besi untuk beton penyangga bangunan berlantai atas tersebut jauh dari standar. Harusnya besi yang digunakan untuk beton mempunyai ukuran cukup besar.

"Itu besi-besinya keliatan lebih kecil, makanya mereka roboh karena besinya gak kuat, seharusnya standar itu kalau gak salah KS 16," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menyarankan Pemprov DKI untuk mengganti kontraktor Adhi Karya persero dan juga PT Penta Rekayasa, karena mempunyai latar belakang yang kurang baik di proyek pembangunan.

Baca Juga:

SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya

Oleh karena itu, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI diminta untuk melakukan lelang kembali kontraktor pembangunan SMAN 96 Jakarta.

"Karena saya lihat juga dari track record-nya, Adhi Karya dan Penta Rekayasa juga pernah kejadian juga di Stadion Gedebage di Jawa Barat, Bandung," urainya.

Ima mengatakan, saat ini peristiwa robohnya SMAN 96 Cengkareng tengah diselidiki oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menuturkan bahwa anggaran pembangunan yang dialokasikan Pemprov DKI untuk sekolah tersebut sebesar Rp 33 miliar dengan mencakup 21 kelas.

"Karena memang sekolahnya sangat dibutuhkan sama masyarakat sekitar situ sih. Salah satu sekolah yang paling dicari di sekolah itu, karena masyarakatnya di sana sudah banyak sekali," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Minta Anies Usut Insiden Robohnya SMAN 96 Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #Pembangunan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan