Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Insiden robohnya SMAN 96 Jakarta menarik perhatian banyak pihak termasuk anggota dewan. Sekolah yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat itu roboh ketika sedang direnovasi secara total. Empat orang pekerja mengalami luka-luka.
Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengusut akar penyebab robohnya bangunan SMAN 96 Jakarta tersebut.
Menurut Ketua Fraksi PSI Jakarta Idris Ahmad, diperlukan pengawasan ketat dari Pemprov DKI untuk memastikan pemenang tender maupun konsultan perencana sudah melakukan perencanaan bangunan rehab secara tuntas dan aman. Apalagi, pemenang tender telah ditunjuk untuk melaksanakan rehab 5 gedung sekolah lainnya.
Baca Juga:
SMAN 96 Jakarta Roboh, Wagub: Nanti Dicek Ya
Lanjut dia, dari pengakuan Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Barat kemarin, dugaan robohnya gedung sekolah ini disebabkan kesalahan konstruksi.
"Bila ternyata benar, ini berarti bahwa kualitas perencanaan rehab gedung sekolah ini belum matang. Padahal menurut dokumen lelang, mereka akan melakukan rehab ke-5 gedung sekolah lainnya, yang kontraknya senilai Rp 115 miliar," ucapnya.
Maka dari itu, partai yang diketuai Giring Ganesha ini mendorong agar penyebab robohnya bangunan tersebut diusut secara tuntas, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Baca Juga:
Wagub Riza Komentari 2 Pimpinan Cabang Bank DKI Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Berkaca pada kasus robohnya atap SMKN 24 Bambu Apus, Jakarta Timur Februari 2020 lalu, Idris meminta agar kontraktor berikut konsultan perencana bertanggung jawab penuh.
"Sekolah tersebut direnovasi berat pada 2018 dengan nilai renovasi miliaran rupiah. Tetapi sejak 2019 terdapat indikasi kesalahan konstruksi, akhirnya pada 2020 roboh," ceritanya.
Untuk itu, PSI mengimbau kontraktor dan konsultan perencana bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengerjaan rehab karena ini menyangkut nyawa siswa didik. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga diminta untuk turun tangan menginvestigasi tuntas kasus robohnya rehab sekolah.
Jika di kemudian hari ditemukan indikasi kelalaian atau kecurangan dalam pengerjaan, Idris meminta agar Inspektorat tidak segan-segan menempuh jalur hukum dan mem-blacklist kontraktor berikut konsultan perencananya. “Kita tidak boleh mengambil risiko,” pungkas anggota Komis A DPRD DKI ini. (Asp)
Baca Juga:
Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
