Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
Aksi unjuk rasa massa buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11). Foto: MP.Asropih
MerahPutih.com - Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.
Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11) untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP.
Baca Juga
Pusat Putuskan UMP DKI Cuma Naik Rp 37 Ribu, Jawaban Kubu Anies 2 Hari Lagi
Dalam aksinya, buruh menutup jalan depan kantor Anies sehingga terjadi kemacetan. Pemblokiran ruas jalan lantaran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak menemui massa yang sudah berorasi sedari pagi. Sebab, pihak Pemprov DKI berjanji pimpinannya akan menemui para buruh.
"Katanya gubernur mau datang, tapi lama menunggu belum juga datang. Sudah dibuka satu jalur tapi gubernur tidak datang," cetus salah satu orator di atas mobil komando.
Kabag Ops Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq mengatakan, polisi tak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi karena hal tersebut merupakan hak warga negara. Tapi harus diingat juga menggelar unjuk rasa tak boleh mengganggu masyarakat lain.
"Kami hormati aspirasi dan orasi kalian, kami minta tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya.
Nada omongan Guntur seketika meninggi saat para buruh tak menghiraukan imbauannya untuk membuka kembali ruas Jalan Merdeka Selatan untuk pengendaran.
"Saya minta satu jalur, untuk jalan," tegas Guntur sampai teriak di mic toa.
Dengan ketegasan aparat kepolisian tersebut, akhirnya para buruh yang berasal dari seluruh wilayah DKI Jakarta membuka satu jalur untuk para kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. (Asp)
Baca Juga
UMP DKI 2022 Masih yang Tertinggi, Kemenaker Putuskan Naik Cuma Rp 37.538
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Hari Ini Buruh Turun ke Jalan Protes Hasil Ketusan Upah Minimum