Andika Pratama
MerahPutih.com - Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.
Kelompok buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11) untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP.
Baca Juga
Pusat Putuskan UMP DKI Cuma Naik Rp 37 Ribu, Jawaban Kubu Anies 2 Hari Lagi
Dalam aksinya, buruh menutup jalan depan kantor Anies sehingga terjadi kemacetan. Pemblokiran ruas jalan lantaran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak menemui massa yang sudah berorasi sedari pagi. Sebab, pihak Pemprov DKI berjanji pimpinannya akan menemui para buruh.
"Katanya gubernur mau datang, tapi lama menunggu belum juga datang. Sudah dibuka satu jalur tapi gubernur tidak datang," cetus salah satu orator di atas mobil komando.
Kabag Ops Polres Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq mengatakan, polisi tak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi karena hal tersebut merupakan hak warga negara. Tapi harus diingat juga menggelar unjuk rasa tak boleh mengganggu masyarakat lain.
"Kami hormati aspirasi dan orasi kalian, kami minta tidak mengganggu ketertiban umum," ucapnya.
Nada omongan Guntur seketika meninggi saat para buruh tak menghiraukan imbauannya untuk membuka kembali ruas Jalan Merdeka Selatan untuk pengendaran.
"Saya minta satu jalur, untuk jalan," tegas Guntur sampai teriak di mic toa.
Dengan ketegasan aparat kepolisian tersebut, akhirnya para buruh yang berasal dari seluruh wilayah DKI Jakarta membuka satu jalur untuk para kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. (Asp)
Baca Juga
UMP DKI 2022 Masih yang Tertinggi, Kemenaker Putuskan Naik Cuma Rp 37.538
