Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan

MerahPutih.com - Situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan berupa perubahan halaman muka atau defacemant. Padahal, BSSN ini sejatinya dibentuk untuk mendeteksi dan mencegah segala potensi serangan siber bagi keamanan aktivitas digital pemerintah dan aktivasi stretegis dalam negeri dari segala bentuk kejahatan siber.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Krisantus Kurniawan menyatakan, BSSN yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis untuk menjada keamaan siber dan sandi negara, tapi sayangnya dengan adanya peretasan situs BSSN ini masih perlu ruang yang harus dibenahi.

Baca Juga:

Pakar Beberkan Cara Cegah Pencurian Data Pribadi oleh Pinjol

"Peretasan ini terjadi diduga kinerja dan program Badan Sandi dan Siber Negara saat ini dikelola oleh orang-orang tidak berkompetensi dibidangnya serta tidak memiliki profesionalisme. selain itu saya meragukan Kepala BSSN yang sekarang menjabat, tidak memahami teknologi dan kurangnya pengetahuan terkait dengan dunia siber sehingga penerapan kebijakan sering kali tidak tepat sasaran," ungkap Krisantus di Jakarta, Selasa (26/10).

Krisantus mengatakan, namanya BSSN seharusnya harus update terhadap perkembagan dunia digital dan dunia siber, dan jika dilihat BSSN ini merupakan lembaga khusus yang tugasnya sangat spesifik sehingga harus fokus sesuai dengan bidangnya dan kemajuan teknologi, yang berdampak meminimanilisir dan menutup ruang untuk terjadinya kejahatan siber.

"Bagaimana bisa lembaga yang diamanat untuk menjaga keamanan sandi dan siber negara bisa menjalankan tugasnya dalam menjaga keamana sandi dan siber negara secara kolektif, sedangkan Situs lembaga sendiri di retas oleh pihak luar," ungkap Krisantus.

Krisantus menjelaskan contoh kecil yang BSSN juga harus fokus, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BSSN selalu dalam setiap rapat yang menggunakan aplikasi Zoom Metting, yang dimana aplikasi ini pemiliknya pihak asing dan sedangkan dalam rapat lewat aplikasi Zoom Meeting itu pembiacaraannya soal keamanan dan siber negara.

"Kenapa kira masih menggunakan Zoom Meeting, sedangkan BSSN ini telah diberikan anggaran yang cukup untuk berinovasi, termasuk bisa berinovasi untuk mencetuskan satu aplikasi yang fungsi seperti Zoom Meeting yang dimana untuk menghindari potensi kejahatan siber berupa data-data dan percakapan strategi dalam zoom meeting yang digunakan untuk rapat-rapat yang bersifat rahasia,” ujar Krisantus.

Krisantus mengatakan, peretasan ini bisa dikatakan musibah yang memalukan bagi bangsa dan negara. Harapannya BSSN segera diundang oleh Komisi I DPR RI untuk rapat dengar pendapat (RDP) dan untuk mengevaluasi BSSN yang telah diberikan tugas khusus oleh negara dan kedapannya mampu menjalankan tugas tersebut untuk menjaga keamanan siber dilingkungan pemerintahan secara keseluruhan. (Pon)

Baca Juga:

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga