Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Beredar informasi di media sosial X bahwa hacker bernama "DigitalGhost" meretas situs resmi Kementerian Pertahanan.
Dalam unggahan akun X @H4ckmanac, dijelaskan bahwa hacker tersebut telah membobol 700.000 data penerimaan CPNS Kementerian Pertahanan yang terdiri dari NIK, alamat dan lokasi ujian peserta.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang memastikan situs resmi Kemhan beserta seluruh data strategis aman dari serangan peretas.
"Saat ini website utama Kemhan termasuk email resmi dan data strategis lainnya, dalam kondisi aman serta tidak terdampak secara signifikan," kata Frega dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Kamis.
Baca juga:
Kementerian Pertahanan Pastikan Tidak Ada Pembahasan Jadikan Biak Pangkalan Militer Bagi Rusia
Frega menjelaskan situs yang sebelumnya diserang peretas atau hacker merupakan situs internal Biro Humas Kemhan. Situs tersebut sudah tidak terpakai karena aplikasinya sudah tidak beroperasi lagi.
Frega juga merespon soal muatan situs berupa data diri yang dikabarkan berhasil dibobol. Dia menjelaskan data tersebut merupakan data calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kemhan pada 2021.
Data tersebut, kata Frega, berisi nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Data tersebut sebenarnya bersifat publik dan merupakan lampiran surat dari BKN yang memang pernah diunggah pada website Kemhan sebagai bentuk transparansi pada saat itu," kata Frega.
"Data yang diunggah tersebut telah diturunkan oleh Biro Kepegawaian Kemhan, guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga ketertiban informasi," ujarnya lagi.
Untuk mengantisipasi agar situs Kemhan tidak diretas, Frega memastikan pihaknya telah melakukan audit internal dan memperkuat sistem keamanan digital dengan mengerahkan satuan keamanan kerja siber.
"Proses pembaruan dan peningkatan prosedur keamanan siber terus dilakukan, untuk mencegah potensi gangguan serupa guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen maupun layanan Kemhan," tutur Frega. (*)
