Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks

Petugas Brimob membagun barikade di depan Mako Brimob menghadapi demonstran di Jakarta ,Jumat (29/8/2025). (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah keras narasi yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan status darurat militer.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pemberitaan yang beredar terkait gelombang demonstrasi menolak tunjangan anggota DPR.

"Selaku juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar dan tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat itu,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, Senin (8/9).

Baca juga:

Pemkot Solo Cabut Status Siaga Darurat setelah Kerusuhan, kini Jadi Transisi Darurat Bencana Sosial

Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman

Pemkot Solo Cabut Status Siaga Darurat setelah Kerusuhan, kini Jadi Transisi Darurat Bencana Sosial

Frega menjelaskan bahwa proses pengajuan darurat militer sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan oleh satu individu.

Menurutnya, tidak ada pembahasan resmi mengenai draf usulan tersebut di biro hukum, peraturan perundang-undangan, atau tata usaha Kemenhan.

“Sama sekali tidak ada pembahasan dan pengajuan. Jadi, apa yang disampaikan oleh media tersebut itu bisa saya tegaskan tidak benar," jelas dia.

Kemenhan menilai pemberitaan ini tidak akurat dan berpotensi memicu provokasi serta misinformasi di masyarakat, terutama di media sosial. Kemenhan berencana menggunakan hak jawab kepada media terkait dan mempertimbangkan untuk melaporkan masalah ini ke Dewan Pers.

Baca juga:

Hadiri Parade Militer di Lapangan Tiananmen China, Presiden Prabowo Duduk di Samping Presiden Putin

Pihak Kemenhan juga mengimbau media massa untuk lebih bijak dan cermat dalam menyajikan informasi.

"Kami juga mengimbau teman-teman media mungkin bisa lebih bijak dan cermat, jangan sampai nanti ada informasi yang belum akurat tidak berimbang ini disampaikan spontanitas malah justru memprovokasi masyarakat,” tutur Frega.

#Demo Rusuh #Kemenhan #Kementerian Pertahanan #Menteri Pertahanan #Keadaan Darurat #Darurat Militer #Peringatan Darurat
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Aksi massa mahasiswa membakar ban bekas dalam peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di Jl Merdeka Selatan, Silang Monas, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 20 Oktober 2025
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Indonesia
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Aksi demonstrasi oleh kelompok Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) yang berlangsung di kawasan traffic light Abepura, Kota Jayapura, pada Rabu (15/10) siang, berakhir ricuh dan anarkis.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
Indonesia
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menhan: Tidak Punya Tanggal Merah
Sjafrie yakin Prabowo dan seluruh jajaran kabinet telah memberikan yang terbaik di tahun pertama masa pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menhan: Tidak Punya Tanggal Merah
Indonesia
Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China, Menkeu Ngaku Bakal Cek Detail Anggaran
Salah satu media Prancis menjelaskan, kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena masalah pendanaan dan disebut kini kontrak akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari China.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China, Menkeu Ngaku Bakal Cek Detail Anggaran
Indonesia
Menhan Pastikan Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China
Berdasarkan media Prancis Intelligenceonline yang dikutip oleh akun instagram ISDS dijelaskan kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena masalah pendanaan. Kini, kontrak tersebut akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari China.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Menhan Pastikan Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China
Indonesia
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Paloh tidak menampik kemungkinan adanya pertemuan lanjutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Obat Kuat Politik: Surya Paloh Klaim Dapat 'Vitamin' Penambah Optimisme dari Menhan
Indonesia
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK hanya berwenang melindungi saksi, korban, pelapor, ahli, dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Indonesia
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Gedung tersebut memiliki nilai historis tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Indonesia
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Bagikan