Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Rencana diluncurkannya integrasi data keuangan lewat Payment ID pada perayaan HUT RI ke-80 mendatang menuai sorotan tajam.
Pakar Kebijakan Publik Jerry Massie menilai, pemerintah mesti membangun sistem proteksi data dan pengawasan yang sangat ketat, jika ingin menerapkan kebijakan integrasi data keuangan ini.
“Anti spyware, malware dan anti virus harus diperkuat dalan software Payment ID biar tidak dibobol hacker,” jelas Jerry kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (12/6).
Baca juga:
Bank Indonesia Segera Luncurkan Payment ID, Bakal Pantau Transaksi Keuangan Masyarakat
Menurut Jerry, banyak perangkat keuangan di Indonesia yang rentan dibobol hacker. “Karena merujuk beberapa kasus, kan memang kelemahan kita itu ada pada pengamanan data,” tuturnya.
Direktur lembaga konsultan politik P3S itu menyarankan sistem pay check perlu diterapkan guna menangkal korupsi dan penggelapan keuangan negara. Menurutnya, sistem ini diterapkan Amerika Serikat sebagai bagian dalam social security.
“Setiap tahun Amerika memberikan return rax atau pengembalian pajak yang dibayarkan oleh setiap warga. Indonesia bisa menggunakan juga, agar keadilan sosial bisa ditegakkan,” jelas Jerry.
Baca juga:
Ngespill Cara Kerja Payment ID yang Bisa Pantau Transaksi Keuangan Warga
Dengan sistem keuangan dari BI, dia menilai akan mempermudah PPATK sampai Dirjen Pajak untuk melacak siapa saja para penunggak pajak.
“Karena banyak kasus pengelapan pajak dilakukan oleh aparat sipil negara itu sendiri. Contohnya, Gayus Tambunan,” tutup Jerry.
Sekedar informasi, Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Teknologi ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi data transaksi keuangan masyarakat secara menyeluruh.
Baca juga:
Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, yang dirancang sebagai identitas unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bisa memantau detail setiap transaksi.
Sistem ini bertujuan menghubungkan dan mengonsolidasikan data transaksi lintas bank maupun penyedia jasa pembayaran, dengan tetap berada di bawah pengawasan regulator dan memerlukan persetujuan pemilik data.
Format Payment ID nantinya terdiri dari sembilan karakter kombinasi huruf dan angka. Pada tahap awal, BI akan mengujinya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai tepat sasaran. (Knu)
