Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Pengaman dan Prokes Ketat

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 15 Agustus 2021
Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Pengaman dan Prokes Ketat

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar. ANTARA/HO-Humas DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komplekas Parlemen akan menerapkan keamanan maksimal dalam pelaksanaan sidang tahunan MPR, pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, dan sidang bersama DPR, dan DPD 2021 pada 16 Agustus.

"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan namun maksimal," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan di Gedung MPR/DPRDPD RI, Jakarta, Minggu (15/8).

Baca Juga

Ketua DPR: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua

Untuk keamanan pelaksanaan tiga agenda sidang tersebut, kata Indra Iskandar, tidak jauh berbeda seperti tahun lalu, yaitu keamanan maksimal. Namun, menurut dia, pada tahun ini ada hal yang membedakannya, yaitu keamanan fisik tidak akan terlalu mencolok atau terlihat.

"Keamanan maksimal tetap diterapkan seperti tahun lalu. Namun, untuk fisik tidak terlihat mencolok," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan secara perinci jumlah petugas keamanan yang akan mengamankan acara tersebut. Acara yang dihadiri seluruh pejabat tinggi negara ini digelar secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar (paling kanan) bersama pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI usai menghadiri gladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA/Imam Budilaksono
Sekjen DPR RI Indra Iskandar (paling kanan) bersama pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI usai menghadiri gladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA/Imam Budilaksono

Indra Iskandar lantas mencontohkan penerapan prokes ketat pada penyampaian nota keuangan oleh Presiden tidak lagi dalam bentuk kertas tetapi flashdisk.

"Pada tahun lalu nota APBN dalam bentuk kertas meskipun tidak disentuh Presiden dan Ketua DPR. Namun, pada tahun ini dalam bentuk flashdisk yang dimasukan dalam box," kata Indra.

Indra mengatakan bahwa pelaksanaan tiga agenda sidang tahun lalu sudah minimalis hanya dihadiri 380 orang dalam ruangan. Namun, pada tahun ini akan sangat sederhana dan minimalis, yaitu dihadiri 60 orang, termasuk VVIP.

Pembacaan nota keuangan yang biasanya dilaksanakan siang hari maka pada tahun ini pagi hari setelah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI.

"Ini untuk menunjukkan kami sangat peduli dengan protokol kesehatan, bahkan dilaksanakan sangat ketat. Itu adalah perbedaan signifikan yang perlu diketahui masyarakat," ujarnya.

Untuk tamu undangan yang hadir secara virtual direncanakan jumlahnya sekitar 1.500 orang. Jumlah itu terdiri atas undangan yang menggunakan akses dan melalui streaming.

"Virtual akses ada sekitar 1.000 orang dan streaming lebih dari 500 orang karena ada dari daerah seperti kepala daerah kami undang," katanya. (Knu)

Baca Juga

Cegah Penyebaran COVID-19, DPR akan Gunakan GeNose C19 kepada Tamu

#Sidang Tahunan MPR #Pidato Kenegaraan #HUT RI #Hari Kemerdekaan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - 6 menit lalu
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - 53 menit lalu
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Kesiapsiagaan dini dinilai akan mengurangi risiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Anak Krakatau Erupsi, DPR Minta Pemerintah Perkuat Peringatan Dini
Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Bagikan