Sidang Tahunan MPR Digelar dengan Pengaman dan Prokes Ketat

MerahPutih.com - Komplekas Parlemen akan menerapkan keamanan maksimal dalam pelaksanaan sidang tahunan MPR, pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, dan sidang bersama DPR, dan DPD 2021 pada 16 Agustus.

"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan namun maksimal," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan di Gedung MPR/DPRDPD RI, Jakarta, Minggu (15/8).

Baca Juga

Ketua DPR: Prokes Tetap Nomor Satu, Syarat Sertifikat Vaksin Nomor Dua

Untuk keamanan pelaksanaan tiga agenda sidang tersebut, kata Indra Iskandar, tidak jauh berbeda seperti tahun lalu, yaitu keamanan maksimal. Namun, menurut dia, pada tahun ini ada hal yang membedakannya, yaitu keamanan fisik tidak akan terlalu mencolok atau terlihat.

"Keamanan maksimal tetap diterapkan seperti tahun lalu. Namun, untuk fisik tidak terlihat mencolok," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan secara perinci jumlah petugas keamanan yang akan mengamankan acara tersebut. Acara yang dihadiri seluruh pejabat tinggi negara ini digelar secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Indra Iskandar lantas mencontohkan penerapan prokes ketat pada penyampaian nota keuangan oleh Presiden tidak lagi dalam bentuk kertas tetapi flashdisk.

"Pada tahun lalu nota APBN dalam bentuk kertas meskipun tidak disentuh Presiden dan Ketua DPR. Namun, pada tahun ini dalam bentuk flashdisk yang dimasukan dalam box," kata Indra.

Indra mengatakan bahwa pelaksanaan tiga agenda sidang tahun lalu sudah minimalis hanya dihadiri 380 orang dalam ruangan. Namun, pada tahun ini akan sangat sederhana dan minimalis, yaitu dihadiri 60 orang, termasuk VVIP.

Pembacaan nota keuangan yang biasanya dilaksanakan siang hari maka pada tahun ini pagi hari setelah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI.

"Ini untuk menunjukkan kami sangat peduli dengan protokol kesehatan, bahkan dilaksanakan sangat ketat. Itu adalah perbedaan signifikan yang perlu diketahui masyarakat," ujarnya.

Untuk tamu undangan yang hadir secara virtual direncanakan jumlahnya sekitar 1.500 orang. Jumlah itu terdiri atas undangan yang menggunakan akses dan melalui streaming.

"Virtual akses ada sekitar 1.000 orang dan streaming lebih dari 500 orang karena ada dari daerah seperti kepala daerah kami undang," katanya. (Knu)

Baca Juga

Cegah Penyebaran COVID-19, DPR akan Gunakan GeNose C19 kepada Tamu