Korupsi e-KTP

Setnov Berseloroh Anggota DPR Langsung Habiskan Uang Korupsi e-KTP

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
  Setnov Berseloroh Anggota DPR Langsung Habiskan Uang Korupsi e-KTP

Setya Novanto. (dok/MerahPutih.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP menyisakan beberapa kisah menarik, salah satunya ulah para anggota DPR penerima uang haram e-KTP.

Secara bercanda mantan Ketua DPR yang juga terpidana korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) mengungkapkan seusai mendapat jatah masing-masing, para anggota DPR langsung menghabiskan uang e-KTP.

Baca Juga:

KPK Periksa Duet Politikus PDIP dan Demokrat di Kasus Korupsi e-KTP

"Bagaimana respon orang DPR setelah menerima uang?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Dame Maria Silaban di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10).

"Langsung hilang, ha ha ha, saya sedang rapat saat itu," ujar Setnov dengan nada bercanda seraya tertawa.

Setnov menjadi saksi untuk rekan satu partainya, anggota DPR 2009-2014 dari fraksi Partai Golkar Markus Nari yang didakwa menerima keuntungan 1,4 juta dolar AS dari proyek KTP-Elektronik (KTP-E).

Setnov di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta
Kehadiran mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sempat membuat kaget para awak media. Foto: MP/Ponco

Markus juga didakwa sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S. Haryani dan Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi proyek KTP-E atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto.

Pernyataan Setnov itu terkait dengan kesaksian keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang mengaku menjadi kurir yang menyerahkan uang kepada para anggota DPR sesuai dengan permintaan pengusaha Andi Narogong.

"Saya membawa uang ke lantai 12 kantor Pak Setnov, Lalu Pak Setnov menunjuk Markus Nari dan Mekeng yang duduk di ruang tamu Pak Setnov," klata Irvanto yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Selanjutnya Irvanto mengaku langsung memberikan uang 1 juta dolar AS kepada Markus Nari yang duduknya lebih dekat dengannya.

"Saya mengatakan ke Markus Nari 'Pak ini ada titipan dari Andi Agustinus'," kata Irvanto.

Mendengar pernyataan Irvanto terseut, jaksa kembali bertanya kepada Setnov apakah mengetahui pemberian uang itu.

"Saya tidak melihat itu, tapi kejadiannya setelah saya jadi ketua DPR," jawab Setnov.

Irvanto juga mengaku memberikan uang-uang lain sesuai dengan permintaan Andi Narogong dan Made Oka Masagun.

Irvanto menyerahkan 500 ribu dolar Singapura untuk politikus Golkar Chairuman Harahap.

"Saya titip ke anaknya Pak Chairuman 500 ribu dolar Singapura di kafe Victoria Pondok Indah Mall, duitnya dari Pak Andi, lalu 1 juta dolar Singapura saya serahkan ke Pak Chairuman di hotel Mulia," ungkap Irvanto.

Dia juga menyebut diberikan kepada politikus Agun Gunanjar uang sejumlah 1,5 juta dolar Singapura dalam 2 kali, yaitu 500 ribu dolar Singapura di Senayan City dan 1 juta dolar Singapura di rumahnya di Kalibata.

Kemudian untuk politik Partai Demokrat Jafar Hafsah 100 ribu dolar AS di kantornya di DPR. Irvanto memberikannya dengan diantar Setnov.

Masih ada untuk politikus Partai Demokrat Nurhayati Assegaf 100 ribu dolar AS yang diserahkan di ruang kerja di DPR.

Selanjutnya politikus Partai Golkar Ade Komaruddin 700 ribu dolar AS diserahkan di ruangannya.

"Semuanya atas perintah Pak Andi, kecuali untuk Pak Chairman atas perintah dari Pak Oka. Uang itu berasal dari uang 'money changer' yang saya tukar sebesar 3 juta dolar AS," tambah Irvanto.

Irvanto mengaku tidak punya catatan mengenai pemberian-pemberian tersebut tapi mengingatnya secara detail.

Namun Andi Narogong yang juga menjadi saksi dalam kasus tersebut membantah menyuruh Irvanto menyerahkan uang tersebut.

"Tidak pernah pernah nyuruh Irvanto untuk memberikan uang," kata Andi.

Setnov sendiri mengaku tidak bertanya juga soal penerimaan-penerimaan uang kepada anggota DPR tersebut.

"Saya tidak tanya, hanya sempat tanya ke Chairuman, katanya untuk pilkada, sisanya saya tahu saat sidang saya kemarin," ungkap Setnov.

Anggota hakim Anwar.juga ikut bertanya kepada Setnov jatah uang yang diberikan kepadanya.

"Hanya Tuhan yang tahu, yang jelas saya menghormati putusan hakim, ha ha ha," kata Setnov.

Baca Juga:

KPK Garap 3 Anggota DPR Terkait Korupsi e-KTP

Sebagaimana dilansir Antara, Markus Nari sendiri membantah menerima uang dari Irvanto.

Terkait perkara ini, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung sudah divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan ANdi Narogon divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar.

Sedangkan Setnov dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS.(*)

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi e-KTP ke Anggota DPR Khatibul Umam dan Wa Ode Ida

#Korupsi E-KTP #Setya Novanto #Anggota DPR #Pengadilan Tipikor
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Dijatuhi Hukuman 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Terdakwa dan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Dijatuhi Hukuman 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi Sertifikasi K3
Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi Sertifikasi K3
Indonesia
Bacakan Pledoi, Nadiem Makarim Sebut Tuduhan Korupsi Chromebook Dibangun dari Asumsi
Dalam nota pembelaannya di Pengadilan Tipikor, Nadiem Makarim membantah seluruh tuduhan korupsi pengadaan Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Bacakan Pledoi, Nadiem Makarim Sebut Tuduhan Korupsi Chromebook Dibangun dari Asumsi
Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
Noel Ebenezer Menyesal Kurang Banyak Korupsi Usai Jaksa Tuntut Lima Tahun Penjara
Jaksa mendakwa Noel melakukan pemerasan bersama 10 terdakwa lain terhadap para pemohon sertifikasi K3 senilai total Rp6,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Mei 2026
Noel Ebenezer Menyesal Kurang Banyak Korupsi Usai Jaksa Tuntut Lima Tahun Penjara
Berita Foto
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel Dituntut Hukuman 5 Tahun Penjara
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Didik Setiawan - Senin, 18 Mei 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel Dituntut Hukuman 5 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan Lisensi K3
Aliran dana korupsi ini ternyata juga mengalir ke beberapa pihak lain
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan Lisensi K3
Berita Foto
Jaksa Tuntut Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim (kanan) berbincang dengan Franka Franklin Makarim di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Jaksa Tuntut Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara
Indonesia
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dan Bayar Pengganti Rp 5,6 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook
Jaksa menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook dan CDM dengan uang pengganti mencapai Rp 5,68 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dan Bayar Pengganti Rp 5,6 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook
Indonesia
Tuntutan Nadiem di Kasus Chromebook Capai 1.597 Halaman, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun
Jaksa membacakan tuntutan terhadap Nadiem Makarim di kasus dugaan korupsi Chromebook dan CDM Kemendikbudristek. Kerugian negara disebut mencapai Rp 2,1 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Tuntutan Nadiem di Kasus Chromebook Capai 1.597 Halaman, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun
Bagikan