MerahPutih.com - Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto belum terpikir untuk mengajukan gugatan praperadilan.
"Belum. Saya belum memikirkan untuk praperadilan," ujar Setya Novanto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7).
Novanto yang juga Ketua DPR itu berdalih dirinya sedang disibukkan dengan berbagai tugas yang ada di DPR dan Golkar.
"Saya lagi memikirkan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas negara, tugas-tugas kedewanan dan juga tugas-tugas yang ada di partai," katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Ia meluruskan informasi yang menyebut Setnov pasti akan mengajukan praperadilan.
"Jadi saya sampaikan itu (ajukan praperadilan) belum benar bahwa sudah pasti (ajukan praperadilan) karena sampai sekarang belum ditetapkan langkah-langkah tersebut," jelas Agung.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus e-KTP.
"KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014 sebaai tersangka terbaru kasus e-KTP," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).
Dalam surat dakwaan kasus e-KTP, Novanto disebut-sebut bersama-sama Irman, Sugiharto, Andi Narogong, mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Drajat Wisnu, Direktur PNRI Isnu Edhi Wijaya, terlibat melakukan korupsi proyek e-KTP.
Peran Novanto dalam proyek yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu pun diperkuat jaksa penuntut umum KPK dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.
Novanto juga disebut berperan mengatur proyek e-KTP ini bersama Andi Narogong, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (Pon)
Baca juga berita terkait penetapan tersangka Setya Novanto dalam artikel: Setelah Setnov Tersangka, Golkar Bahas Langkah Hukum Dengan Dewan Pakar