Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkada atau Pileg!

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 19 April 2021
Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkada atau Pileg!

Mantan Menkes Terawan. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai aksi dukung mendukung polemik vaksin Nusantara tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media dan hal itu sangat jauh dari memadai.

"Ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (20/4).

Baca Juga:

Manuver Politisi Disuntik Vaksin Nusantara Terawan Yang Tak Miliki Izin BPOM

Saleh menyarankan perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Saleh menyebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujarnya.

Menurut Saleh, Menkes yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Merujuk Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Termasuk pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, Saleh menyatakan, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," katanya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay termasuk politisi yang mengaku sudah disuntik Vaksin Nusatar. Ia mengungkapkan alasan dirinya ikut dalam prosesi vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan Vaksin Nusantara, karena efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

"Rabu pagi, saya bersama puluhan teman lainnya mendatangi RSPAD, tujuannya adalah untuk mengikuti prosesi vaksinasi dengan menggunakan Vaksin Nusantara. Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi, terbukti dengan antrean panjang yang ada," kata Saleh, di Jakarta, Rabu (14/4).

Selain itu, dirinya telah berdiskusi dengan para peneliti vaksin tersebut asal Indonesia maupun Amerika Serikat (AS) dan sudah mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara, dan percaya bahwa vaksinasi tersebut sangat baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

Lalu, dirinya juga sudah berbicara dengan orang-orang yang pernah divaksin dengan Vaksin Nusantara, vaksin tersebut tidak memiliki efek samping dan efektivitasnya sangat baik.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Antara)

"Setelah divaksin, mereka mengukur tingkat imunitas mereka. Terbukti, tingkat imunitas mereka naik cukup tinggi. Mereka lalu merekomendasikan vaksin ini kepada orang lain, termasuk kepada saya," ujarnya pula.

Alasan ketiga lainnya, Vaksin Nusantara sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia terutama Presiden Jokowi sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Karena itu, Saleh menilai Vaksin Nusantara harus menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah. Alasan keempat, vaksinasi dengan Vaksin Nusantara dilakukan terbatas, karena itu tidak melanggar ketentuan apa pun.

"Semoga saja dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kami berani jadi contoh dan untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas, tidak ada muatan politik sedikit pun," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kontroversi Vaksin Nusantara Diminta Diselesaikan Secara Keilmuan

#Vaksinasi #Vaksin Nusantara #Vaksin Covid-19 #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Bagikan