Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkada atau Pileg!

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 19 April 2021
Polemik Vaksin Nusantara, Politisi PAN: Ini Bukan Pilkada atau Pileg!

Mantan Menkes Terawan. (Foto: setkab.go.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai aksi dukung mendukung polemik vaksin Nusantara tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media dan hal itu sangat jauh dari memadai.

"Ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (20/4).

Baca Juga:

Manuver Politisi Disuntik Vaksin Nusantara Terawan Yang Tak Miliki Izin BPOM

Saleh menyarankan perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Saleh menyebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujarnya.

Menurut Saleh, Menkes yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia. Merujuk Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Termasuk pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah Putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, Saleh menyatakan, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," katanya.

Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay termasuk politisi yang mengaku sudah disuntik Vaksin Nusatar. Ia mengungkapkan alasan dirinya ikut dalam prosesi vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan Vaksin Nusantara, karena efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

"Rabu pagi, saya bersama puluhan teman lainnya mendatangi RSPAD, tujuannya adalah untuk mengikuti prosesi vaksinasi dengan menggunakan Vaksin Nusantara. Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi, terbukti dengan antrean panjang yang ada," kata Saleh, di Jakarta, Rabu (14/4).

Selain itu, dirinya telah berdiskusi dengan para peneliti vaksin tersebut asal Indonesia maupun Amerika Serikat (AS) dan sudah mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara, dan percaya bahwa vaksinasi tersebut sangat baik dan efektif dalam rangka meningkatkan imunitas.

Lalu, dirinya juga sudah berbicara dengan orang-orang yang pernah divaksin dengan Vaksin Nusantara, vaksin tersebut tidak memiliki efek samping dan efektivitasnya sangat baik.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Antara)

"Setelah divaksin, mereka mengukur tingkat imunitas mereka. Terbukti, tingkat imunitas mereka naik cukup tinggi. Mereka lalu merekomendasikan vaksin ini kepada orang lain, termasuk kepada saya," ujarnya pula.

Alasan ketiga lainnya, Vaksin Nusantara sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia terutama Presiden Jokowi sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Karena itu, Saleh menilai Vaksin Nusantara harus menjadi salah satu contoh produk dalam negeri yang perlu mendapatkan dukungan dan perhatian pemerintah. Alasan keempat, vaksinasi dengan Vaksin Nusantara dilakukan terbatas, karena itu tidak melanggar ketentuan apa pun.

"Semoga saja dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kami berani jadi contoh dan untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas, tidak ada muatan politik sedikit pun," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kontroversi Vaksin Nusantara Diminta Diselesaikan Secara Keilmuan

#Vaksinasi #Vaksin Nusantara #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Bagikan