SETARA Institute Minta Polri Hentikan Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
SETARA Institute Minta Polri Hentikan Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Hendardi. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - SETARA Institute menyoroti pasal yang dianggap bermasalah. Salah satunya soal penodaan agama. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mendorong Polri untuk menghentikan atau setidaknya melakukan moratorium terhadap penggunaan pasal penodaan agama.

Menurut Hendardi, secara hukum, pasal-pasal penodaan agama dalam UU No 1/PNPS/1965, KUHP, dan UU ITE merupakan ketentuan hukum yang bermasalah.

Baca Juga:

SETARA Sesalkan Tidak Ada Pengungkapan Kebenaran saat Pemerintah Akui Pelanggaran HAM

"Dengan unsur-unsur pidana yang tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum," kata dia dalam keterangannya, Minggu, (2/7).

SETARA Institute berharap Polri dapat lebih berkontribusi dalam memperkuat kebinekaan Indonesia serta menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) bagi seluruh warga.

Berdasarkan data riset KBB SETARA Institute (2007-2022), hukum penodaan agama sering digunakan untuk melakukan kriminalisasi secara sewenang-wenang terhadap pihak-pihak tertentu.

"Kasus-kasus kriminalisasi ini melibatkan beragam masalah, mulai dari masalah asmara, penanganan jenazah, hingga penghukuman atas penafsiran agama," ungkap Hendardi.

Selain itu, menurut catatan Setara Institute, penerapan pasal-pasal penodaan agama sering kali tampak seperti "peradilan" yang dipengaruhi oleh tekanan massa (trial by mob).

Baca Juga:

Setara Institute: DPR Rusak Independensi Mahkamah Konstitusi

Idealnya, kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan massa dan kelompok keagamaan tertentu, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Penggunaan pasal penodaan agama oleh pihak kepolisian sebagai alasan untuk tunduk pada tekanan kelompok tersebut seharusnya tidak diperbolehkan," ucap Hendardi.

SETARA Institute mengingatkan Polri bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum Indonesia.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Fatwa merupakan pandangan keagamaan dari ormas keagamaan tertentu mengenai suatu kasus atau fenomena aktual yang terjadi dalam masyarakat.

"Namun, fatwa tersebut tidak mengikat Polri dan lembaga-lembaga negara lainnya sebagai dasar formal untuk mengambil tindakan hukum," tutup Hendardi. (Knu)

Baca Juga:

SETARA Sebut Jokowi Tak Pernah Tuntas Pahami Duduk Perkara Kasus Munir

#Penodaan Agama #Polri #SETARA Institute
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyita dokumen dan spanduk dari rumah yang diduga menjadi posko pemufakatan
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Bagikan