Andika Pratama
MerahPutih.com - Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang mengatakan, dinamika politik nasional pada tahun 2020 akan mengalami eskalasi relatif tinggi.
"Kondisi ini ditandai dengan beberapa trend yang terjadi yakni pertama adanya agenda perubahan undang-undang politik, kata Ahmad Atang di Kupang, Sabtu (4/1)
Baca Juga
Selain itu, wacana penggabungan Undang-undang pemilu, UU partai politik, UU MD3 dan UU pemerintahan daerah akan menjadi diskursus publik antara yang pro dan kontra.
Pada titik ini menurut dia, akan terjadi tarik menarik kepentingan para elit di level pusat yang akan merembes ke daerah. Kedua, akan terjadi evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju, yang pada gilirannya akan ada tuntutan dilakukan reshuffle kabinet.
"Pada tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi organisasi dan personel yang dilakukan oleh presiden melalui pengisian jabatan, maka 2020 merupakan tahun konsolidasi program," ujarnya dilansir Antara.
Di sini kinerja menteri akan menjadi sorotan publik dan boleh jadi akan ada perombakan kabinet.
Ketiga, gerakan sosial akan meningkat sehubungan dengan agenda revisi undang-undang yang masih tertunda, dan akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2020.
Menurut dia, kekuatan civil society sedang menunggu kelanjutan pembahasan revisi UU yang masih tertunda.
Karena itu, negara mesti membuka ruang publik agar terbangun regulasi partisipasif, dimana publik harus dilibatkan mulai dari proses hingga keputusan politik parlemen.
Baca Juga
Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga
"Jadi menurut saya, pada tahun 2020 ini, secara politik selalu diwarnai dengan kuatnya gerakan sosial terkait pembahasan undang-undang politik dan kinerja kabinet," pungkasnya. (*)
