Seperti Apa Kondisi Politik Indonesia 2020, Ini Analisisnya

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 04 Januari 2020
Seperti Apa Kondisi Politik Indonesia 2020, Ini Analisisnya

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang mengatakan, dinamika politik nasional pada tahun 2020 akan mengalami eskalasi relatif tinggi.

"Kondisi ini ditandai dengan beberapa trend yang terjadi yakni pertama adanya agenda perubahan undang-undang politik, kata Ahmad Atang di Kupang, Sabtu (4/1)

Baca Juga

Dua Konsultan Asing Terlibat dalam Desain Ibu Kota Baru

Selain itu, wacana penggabungan Undang-undang pemilu, UU partai politik, UU MD3 dan UU pemerintahan daerah akan menjadi diskursus publik antara yang pro dan kontra.

Pada titik ini menurut dia, akan terjadi tarik menarik kepentingan para elit di level pusat yang akan merembes ke daerah. Kedua, akan terjadi evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju, yang pada gilirannya akan ada tuntutan dilakukan reshuffle kabinet.

"Pada tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi organisasi dan personel yang dilakukan oleh presiden melalui pengisian jabatan, maka 2020 merupakan tahun konsolidasi program," ujarnya dilansir Antara.

Di sini kinerja menteri akan menjadi sorotan publik dan boleh jadi akan ada perombakan kabinet.

Ahmad Atang. (ANTARA/Bernadus Tokan)
Ahmad Atang. (ANTARA/Bernadus Tokan)

Ketiga, gerakan sosial akan meningkat sehubungan dengan agenda revisi undang-undang yang masih tertunda, dan akan dilanjutkan pembahasannya di tahun 2020.

Menurut dia, kekuatan civil society sedang menunggu kelanjutan pembahasan revisi UU yang masih tertunda.

Karena itu, negara mesti membuka ruang publik agar terbangun regulasi partisipasif, dimana publik harus dilibatkan mulai dari proses hingga keputusan politik parlemen.

Baca Juga

Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga

"Jadi menurut saya, pada tahun 2020 ini, secara politik selalu diwarnai dengan kuatnya gerakan sosial terkait pembahasan undang-undang politik dan kinerja kabinet," pungkasnya. (*)

#Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta ke parpol-parpol sebelum melakukan penertiban.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Krisis Venezuela kini jadi alarm keras. DPR pun mendesak agar ketahanan energi nasional diperkuat.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Bestari mengaku sangat tersentuh dengan pidato Jokowi dalam Kongres PSI di Solo.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Bestari Barus Mantap ke PSI, Sebut Jokowi Jadi Inspirasi Perjuangan Politik
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Indonesia
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri
Bagikan