Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Muktamar X PPP Serukan Pengembalian Muruah Santri

Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Undip, Wahid Abdulrahman. (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada 27-29 September. Muktamar ini akan jadi momentum awal penentuan nasib partai setelah gagal masuk Senayan di Pemilu 2024. Setelah muktamar, akan diputuskan apakah partai berlambang Kabah ini menuju kepunahan atau sebaliknya menuju kebangkitan.

Dosen Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman mengatakan, dalam sejarah pemilu di Indonesia, belum ada partai politik yang mampu kembali ke parlemen setelah gagal karena tidak lolos parliamentary threshold.

“Itu jadi peringatan bagi PPP yang merupakan partai tradisional. Kekhawatiran akan kepunahannya semakin logis ketika mencermati dinamika perolehan suara dari pemilu ke pemilu,” kata Wahid, Jumat (26/9).

Dalam tiga pemilu terakhir PPP, kata dia, mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.152.957 suara (6,53 persen), menurun pada Pemilu 2019 menjadi 6.323.147 (4,52 persen), dan pada Pemilu 2024 menjadi 5.878.777 (3,87 persen).

“Dengan menggunakan pendekatan teori pelembagaan partai politik, penurunan signifikan yang terjadi di PPP dalam tiga pemilu terakhir disebabkan faktor internal yakni kegagalan dalam mengelola konflik,” kata dia.

Baca juga:

Hasil Mukernas V: Muktamar PPP Digelar Usai Pilkada Serentak 2020



Dia mengatakan PPP didera masalah internal mulai dari dualisme kepengurusan hingga kristalisasi persaingan antar faksi menjelang Pemilu 2024. "Faktor tersebut diperparah kegagalan PPP dalam menjaga basis pemilih tradisional. Pada saat yang sama, partai kurang cakap dalam merespons perubahan demografi pemilih serta ketidakcermatan membaca arah politik nasional," ucap dia.

Ia menambahkan PPP semakin dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan karakter demografis pemilih Indonesia khususnya generasi millennial dan zillenial.

“Mengingat mereka inilah di masa depan akan mendominasi. Tentu tantangan lain yakni konsolidasi organisasi di tengah demokrasi liberal yang memerlukan sumber pendanaan besar serta kompetisi partai yang semakin ketat,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

Mantan Menag dan Ketum PPP Suryadharma Ali Meninggal, PPP Perintahkan Kader Gelar Salat Gaib



#PPP #Muktamar PPP #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan