Dua Konsultan Asing Terlibat dalam Desain Ibu Kota Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 04 Januari 2020
Dua Konsultan Asing Terlibat dalam Desain Ibu Kota Baru

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (baju putih) ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Jumat (3/1/2020). ANTARA/Bayu Prasetyo/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut konsultan dari Tiongkok dan Jepang akan terlibat dalam perencanaan desain ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Ada dua konsultan asing kelas dunia yang akan bantu masalah lingkungan, desain urban (perkotaan), masalah arsitekturnya dan lain-lain," kata Luhut di Jakarta, Jumat (3/1), dikutip Antara.

Baca Juga:

Ini Tiga Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru

Nantinya, kedua konsultan asing itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta anak bangsa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk merancang ibu kota baru. Rancangan juga akan melibatkan desain dasar dari hasil sayembara ibu kota yang baru diumumkan beberapa waktu lalu.

Menurut Luhut, tadinya ada lima konsultan asing yang rencananya akan ikut terlibat dalam perancangan desain ibu kota baru di antaranya dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, serta Jepang.

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa cenderung untuk memilih konsultan asal Tiongkok dan Jepang untuk disewa jasanya dalam membantu merancang ibu kota baru.

"Jadi tadi itu ada lima, ada AS, Inggris, Jepang, China. Tapi dua terbaik yang kami lihat. Tadi Pak Menteri Bappenas melihat beliau lebih cenderung di dua itu, Jepang dan China," ungkap Luhut.

Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Luhut menegaskan konsultan asing itu nantinya hanya akan terlibat pada fase perencanaan. Sementara pendanaan, khususnya untuk fasilitas inti seperti Kantor Presiden dan gedung pemerintahan nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada pun pendanaan untuk fasilitas pendukung kota nantinya bisa saja berasal dari investasi asing, termasuk dari dana yang dikumpulkan dalam format Sovereign Wealth Fund yang akan digagas Indonesia dalam waktu dekat.

"Dua-duanya, kita minta dua-duanya (terlibat). Jadi nanti ada spesialisasi dari yang China, ada spesialisasi yang Jepang. Nanti kita kawinkan dengan anak-anak Indonesia," katanya.

Baca Juga:

Tentukan Lokasi Klaster Pemerintahan, Jokowi Tinjau Calon Ibu Kota Baru

Luhut berpendapat keterlibatan konsultan asing diperlukan karena pemerintah tak mau ambil risiko jika salah membangun ibu kota. Konsultan asing juga dianggap lebih berpengalaman dalam pembangunan kota baru.

Lebih lanjut ditambahkannya, untuk menyewa konsultasi asing itu, pemerintah nantinya akan menyiapkan sejumlah anggaran. Sumbernya bisa berasal dari APBN atau Sovereign Wealth Fund yang akan dibentuk.

"Memangnya ada yang free of charge (gratis)? Bisa saja nanti (bentuknya) hibah, tapi per hari ini posisinya masih seperti itu (menyewa)," ujarnya.

Luhut berharap persiapan desain bisa rampung tahun ini agar bisa segera dimulai konstruksinya. (*)

Baca Juga:

Pemerintah akan Bentuk Provinsi di Lokasi Ibu Kota Baru

#Pemindahan Ibu Kota #Luhut Panjaitan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Indonesia
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Juga menekankan pentingnya program penghiliran untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dengan Jepang sebagai mitra strategis. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Indonesia
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Luhut mengakui pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih punya banyak kekurangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Mei 2025
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Indonesia
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Menurut Luhut, saat ini banyak pengamat yang yang membuat pernyataan tanpa data jelas yang malah membuat keruh kondisi pemerintahan
Wisnu Cipto - Senin, 31 Maret 2025
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Bagikan