Sempat Nolak, DPRD Dorong Pemkab Kepulauan Seribu Anggarkan Kapal Jenazah

MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong Pemkab Kepulauan Seribu untuk menambahkan anggaran pembangunan sarana-prasarana taman dan makam dalam RAPBD 2020.

Wibi mengatakan, penambahan nomenklatur anggaran itu dilakukan mengingat hingga saat ini masyarakat Kepuluan Seribu masih terkendala lahan pemakaman.

Baca Juga:

DPRD DKI Soroti Dinas Bina Marga yang Doyan Pengerjaan Jalan di Akhir Tahun

"Kita sangat butuh lahan untuk memakamkan orang meninggal di pulau. Karena kalau dibawa ke Jakarta itu sangat tidak efisien,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Dalam Rancangan APBD tahun 2020, Pemkab Kepulauan Seribu menganggarkan pembangunan sarana dan prasaranan taman dan makan sebesar Rp3,5 miliar. Namun, kata Wibi, Kepulauan Seribu hingga saat ini hanya tersedia pemakaman milik pribadi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono. Ia mengusulkan agar Pemkab Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan mengadaan lahan untuk mengakomodir pemakaman warga dalam bentuk taman pemakaman umum (TPU).

Tak hanya itu, ia juga mendesak Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad agar menganggarkan pengadaan kapal jenazah untuk mempermudah warga yang ingin menguburkan sanak saudaranya di pulau lain.

"Ada yang meninggal atau pun tidak ada, harus disediakan itu. Jangan sampai di Pulau Seribu gak ada kapal untuk membawa jenazah," terangnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Menanggapi saran itu, Bupati Kepulauan Seribu Husein Murad menyatakan akan mengupayakan pencarian lahan di pulau lain untuk mengakomodir kebutuhan TPU warga.

Murad mengatakan, untuk pengadaan kapal jenazah, pihaknya sudah pernah mengusulkan di tahun sebelumnya dan tidak disetujui. Dengan demikian, pengangkutan jenazah warga pulau sejauh ini hanya mengandalkan kapal milik rumah sakit dan kapal komersil lainnya.

“Nanti kita coba programkan tahun depan," jelas Husein. (Asp)

Baca Juga:

Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah