Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 06 Desember 2019
 Komisi E DPRD DKI Anggap Aneh, Anggaran Pos Satpam Lebih Besar dari Rehab Sekolah

Pembahasan anggaran antara Komisi E DPRD dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk meninjau kembali anggaran kegiatan rehab total sekolah yang akan dilaksanakan di tahun 2020.

Permintaan ini dilontarkan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dalam pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 di masing-masing Komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Baca Juga:

PDIP Sayangkan Anies Lebih Percaya BUMD Ketimbang SKPD

Menurutnya, evaluasi anggaran kegiatan tersebut perlu dilakukan setelah ditemukan adanya kejanggalan nilai belanja komponen bahan baku pembangunan dalam e-budgeting.

Anggota DPRD dari Komisi E kriitk Dinas Pendidikan DKI karena anggaran pos satpam lebih besar dari rehab sekolah
Para anggota DPRD DKI Jakarta dari sejumlah fraksi menyampaikan pandangan fraksinya terkait Raperda APBD DKI 2020 (MP/Asropih)

"Seperti contoh pembangunan sekolah, satu per meter sekolah itu Rp5,8 juta, oke kita terima itu ya. Lalu ada lagi pembangunan pos satpam, harga pembangunan Rp9,8 juta, itu bisa dilogika tidak? Pos satpam yang mungkin ukuran 2 kali 4, kok hitungnya Rp9,8 juta per meter harusnya lebih kecil dari pembuatan gedung dong," kata Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/12).

Politikus Gerindra ini pun berharap agar Disdik DKI memperbaiki lagi anggaran rehab sekolah itu. Munurut dia, hal itu wajib berlaku di penganggaran tahun-tahun berikutnya agar kegiatan belanja yang diusulkan efisien dan tepat sasaran.

"Memang kita tidak perlu meninggalkan kualitas, dan kualitas itu menjadi buruk, harusnya buat perencanaan yang lebih rasional, tutupnya.

Baca Juga:

PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI

Seperti diketahui, dalam APBD 2020 Disdik menganggarkan Rp1,40 triliun untuk kegiatan rehab total 86 gedung sekolah. Namun angka tersebut disesuaikan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga akhirnya rehab hanya bisa dilaksanakan di 56 gedung sekolah SD, SMP, SMA, maupun SMK di Jakarta.

Artinya ada 30 gedung sekolah yang ditunda rehabilitasinya. Demi keamanan proses belajar-mengajar rehabilitasi 30 gedung sekolah itu akan kembali diajukan dalam APBD tahun 2021.(Asp)

Baca Juga:

Tiga Fraksi DPRD DKI Ini Kompak Tolak Anggaran untuk Gaji TGUPP

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI #Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Bagikan