PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 Desember 2019
 PSI Tolak Keras Anggaran Perhelatan Formula E dari APBD DKI

Anthony Winza Probowo dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - PSI menjadi salah satu Fraksi di DPRD DKI yang menolak keras perhelatan mobil balap Formula E yang rencananya akan digelar pada 6 Juni 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo dalam rapat paripurna yang membahas pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020 di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Baca Juga:

Kritik Terbaru PSI ke Anies, Batalkan Ajang Formula E

Anthony berpendapat Gubernur Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengajukan penyelenggaraan balap mobil berenergi listrik ini. Menurut dia, ajang Formula E hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Fraksi PSI menyampaikan pandangan fraksinya dalam Raperda APBD DKI 2020
Anggota Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya terkait Raperda APBD DKI 2020 (MP/Asropih)

Sementara, kata dia, untuk warga pembayar pajak yang masih kesulitan air bersih mesti ikut menanggung beban iuran pajak yang bakal digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro- boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," tegas Anthony.

Anthony mengungkapkan, bahwa Formula E bukanlah program prioritas. Pasalnya, hal tersebut tidak terdapat dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Anies menjabat, serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tahun 2019.

Ia juga menyayangkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional.

Fraksi PSI juga, lanjut dia, tidak melihat ada bukti empiris yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Ia mencontohkan, saat Kota Montela, Kanada menggelar Formula E menggunakan anggaran pemerintah, mereka justru mengalami kerugian.

"Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai 5 tahun ke depan hingga di luar masa jabatan (Anies), apakah ini adil dan patut?" ungkapnya.

Baca Juga:

DPRD DKI Batalkan Anggaran Rp934 Miliar Untuk Ajang Formula E

Sebagai informasi Formula E akan diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Demi bisa menyelenggarakan Formula E, Pemprov DKI mengajukan anggaran mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Rinciannya, ada anggaran Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, kemudian Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.(Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD DKI Dukung Pemerintah Gelar Formula E

#Formula E #PSI #APBD DKI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Bagikan