Eddy Flo
MerahPutih.Com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyayangkan Gubernur Anies Baswedan yang berupaya menyelundupkan kebijakan dan program kerjanya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Padahal banyak program kerja yang seharusnya bisa dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu ditegaskan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI tahun 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Baca Juga:
PKS Komentari Lambatnya Penetapan Penghuni Rumah DP 0 Persen Andalan Anies
Sebagai contoh, PT JakPro dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah DP 0 Rupiah, Jakarta International Stadium, Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta, penyelenggaraan Formula E, hingga mengurus revitaslisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
"Program-program tersebut seharusnya bisa didelegasikan kepada Satuan Kerja SKPD terkait," cetus Jhonny.
PDIP menilai penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut dapat membuat fungsi SKPD tumpul. Contohnya program rumah DP 0 persen bisa dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Revitalisasi TIM oleh Dinas Pariwisata.
"Karena seolah Gubernur tidak memberi amanah menyelesaikan program tersebut," tutur Jhonny.
Baca Juga:
Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Potong Babi di Kapuk
hal tersebut juga diperparah dengan hadirnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai perpanjangan tangan gubernur di SKPD. Sebab, kinerja SKPD dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP.
"Oleh sebab itu, kami meminta anggaran TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional gubernur," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Jokowi Terjebak Macet Revitalisasi Trotoar Kuningan, Anies: Itu Growing Pain
