Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ada tiga Fraksi DPRD DKI Jakarta yang mengkritik besaran anggaran gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) senilai Rp19,9 miliar pada RAPBD tahun 2020, yakni PDIP, Golkar, dan PSI.
Pengajuan anggaran TGUPP ini pun menjadi sorotan sejak pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) dalam rapat Komisi A DPRD.
Baca Juga:
Gerindra dan Demokrat Desak Pemprov DKI Tutup Rumah Potong Babi di Kapuk
Fraksi PDIP DPRD DKI menyebut kehadiran TGUPP memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies hingga dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh TGUPP. Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," kata Anggota Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Sedangkan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menyatalan keberatan atas jumlah TGUPP yang mencapai 73 orang. Fraksi Golkar pun meminta Anies untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP.
"Menurut hemat kami terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," ucap Judistira.
Baca Juga:
Anggota Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengungkapkan wakil rakyat DKI belum mendapat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan hasil kerja TGUPP. Padahal, gaji TGUPP dibebankan kepada APBD, notabenenya harus ada pencatatan administrasi secara jelas.
"Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai anggaran TGUP perlu dihapus atau dikurangi (dari APBD)," pungkas Anthony.(Asp)
Baca Juga:
Anggaran TGUPP Rp 19 Miliar, Pengamat: Pemprov DKI Hanya Hamburkan Uang Negara
